Menko Airlangga Bangga Sebut Indonesia Selalu Dicontek Oleh Negara Lain, Apanya?

Lalu, belanja modal impor juga mengalami lonjakan sebesar 32,5 persen dengan nilai Rp 17,94 triliun.

“Nah, pemerintah terus ingin agar kita terus optimis, apalagi kemarin pertumbuhan ekonomi kita punya target di tahun 2025 ini ke 5,2 persen,” ujar Airlangga saat gelaran Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

“Dan pemerintah juga lihat belanja pembangunan sudah naik untuk investasi sebesar Rp 924 triliun, dan impor belanja modal itu juga 32,5 persen, pemerintah Rp 17,94 triliun,” paparnya.

Selain itu, pemerintah menyiapkan alokasi bantuan ekonomi sebesar Rp 61 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat.

Langkah ini diambil agar konsumsi domestik tetap kuat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Otoritas juga menekankan pentingnya deregulasi perizinan guna menyederhanakan prosedur usaha dan investasi, mempermudah UMKM berkembang, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi sektor swasta.

“Sehingga pemerintah optimistis bahwa ke depan kita juga terus menyalurkan bantuan ekonomi untuk menjaga daya beli, besarnya disiapkan Rp 61 triliun, dan juga deregulasi daripada perizinan,” beber Airlangga.

Lebih jauh, untuk mendorong kemudahan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, salah satu langkah penting adalah penyederhanaan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28, diharapkan seluruh pelaku usaha skala kecil dan menengah bisa segera memiliki NIB tanpa hambatan yang berarti.

Selain itu, sertifikasi halal juga diberikan secara gratis.

Kebijakan ini tidak hanya memudahkan UMKM untuk memasarkan produk secara lebih luas, tetapi juga memastikan mereka dapat bersaing di pasar domestik maupun global.

Pendekatan ini dipandang strategis karena UMKM akan lebih mudah terdata, terintegrasi dengan sistem digitalisasi, sekaligus siap masuk ke dalam ekosistem e-government yang sedang didorong pemerintah.

Digitalisasi melalui e-government dianggap penting karena bisa menyediakan basis data, termasuk bagi lebih dari 50 juta UMKM di Indonesia.

Data nantinya tidak hanya menjadi rujukan untuk kebijakan ekonomi, tetapi juga menjadi dasar dalam menyalurkan berbagai bentuk dukungan pemerintah.

Sumber: Kompas