“Soal belanja kepala daerah misalnya, tentu akan sulit dikontrol. Sebab, mereka memiliki otonomi, walaupun APBD tetap dievaluasi, terutama kegiatan impor,” paparnya.
Oleh karena itu, Refly menyarankan agar Jokowi melakukan kontrol langsung lewat kementerian/lembaga.
“Lakukan itu dengan sistem reward and punishment. Kalau memang ditemukan angka impornya lebih tinggi daripada belanja produk lokal, berhentikan saja menteri atau pimpinan lembaganya,” tuturnya.
Menurut Refly, tanpa sistem reward and punishment, menteri dan pimpinan lembaga yang yakin tak akan dicopot atau di-reshuffle, bakal cuek saja.
“Presiden Jokowi marah 1000 kali pun, dia santai saja,” katanya.(*)
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Wali Kota Bekasi Nyaris Kena Golok Saat Tertibkan PKL: Ini Kronologi Lengkap dan Responsnya!
PAN Usung Prabowo-Zulhas Dua Periode: Akankah Koalisi Gemuk Prabowo Pecah?
Masa Lalu Kelam Denada Tambunan Terungkap: Gonta-Ganti Pacar, Gaya Hidup Malam, dan Misteri Anak Ketiga
Video Gilcans Ambon Viral 54 Detik: Fakta Mencengangkan di Balik Sprei Hijau yang Hebohkan Medsos