"Salah satu penyebab kontraksi ini adalah masih banyak pelaku usaha yang belum patuh menjalankan kewajibannya. Mungkin karena belum ada sanksi," jelas Paulus.
Paulus meminta arahan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban. Paulus juga mengharapkan adanya pembangunan energi listrik, transportasi, dan telekomunikasi yang dapat mendorong investasi di Papua Barat serta membangun program-program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat menekan tingkat pengangguran di Papua Barat.
Menindaklanjuti hal tersebut, Bahlil akan melakukan rapat koordinasi antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Papua Barat, dan Bupati/Walikota di Provinsi Papua Barat untuk membahas lebih lanjut perihal pengembangan investasi di Papua Barat.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, total realisasi investasi tahun 2021 di Provinsi Papua Barat tercatat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp635,6 miliar dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$32,5 juta. Khusus untuk PMA, terjadi peningkatan signifikan sebesar 206,6 persen dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar US$10,6 juta.
Sumber: jpnn.com
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur