"Salah satu penyebab kontraksi ini adalah masih banyak pelaku usaha yang belum patuh menjalankan kewajibannya. Mungkin karena belum ada sanksi," jelas Paulus.
Paulus meminta arahan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban. Paulus juga mengharapkan adanya pembangunan energi listrik, transportasi, dan telekomunikasi yang dapat mendorong investasi di Papua Barat serta membangun program-program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat menekan tingkat pengangguran di Papua Barat.
Menindaklanjuti hal tersebut, Bahlil akan melakukan rapat koordinasi antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Papua Barat, dan Bupati/Walikota di Provinsi Papua Barat untuk membahas lebih lanjut perihal pengembangan investasi di Papua Barat.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, total realisasi investasi tahun 2021 di Provinsi Papua Barat tercatat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp635,6 miliar dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$32,5 juta. Khusus untuk PMA, terjadi peningkatan signifikan sebesar 206,6 persen dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar US$10,6 juta.
Sumber: jpnn.com
Artikel Terkait
TNI-Polri Gempur Markas KKB di Nabire, Sita 561 Amunisi & Uang Miliaran: Ini Buktinya
Operasi Epic Fury: 200 Pesawat & 30 Bom Dikerahkan Hanya untuk Satu Target Ini
Dari Ajudan ke Wapres: Rahasia Karir Try Sutrisno yang Ditahan Soeharto
Proyek Ruang Perjamuan Trump Dibatalkan? Fakta Kesenjangan Hukum yang Bikin Geram!