POLHUKAM.ID - Desakan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut dugaan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dan pengusaha Garibaldi 'Boy' Thohir dalam kasus korupsi Pertamina Patra Niaga semakin menguat.
Sejumlah pihak menilai, penyelidikan yang transparan diperlukan guna memastikan tidak ada intervensi atau kepentingan tertentu dalam tata kelola migas nasional.
Isu ini bermula dari munculnya dugaan bahwa Boy Thohir memiliki kendali terhadap pejabat BUMN sektor perminyakan melalui dua orang kepercayaannya.
Dugaan ini menimbulkan pertanyaan publik, mengingat keterlibatan pihak swasta dalam pengambilan keputusan strategis BUMN merupakan isu sensitif yang berpotensi melanggar hukum.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, membantah adanya dokumen bocor yang menyebut keterlibatan Erick Thohir dalam kasus tersebut.
"Informasi mengenai bocornya catatan hasil sitaan dari rumah saudagar minyak Riza Chalid itu tidak benar dan menyesatkan," ujar Harli.
Namun, bantahan tersebut tidak menghentikan desakan dari berbagai pihak.
DPR, sebagai lembaga pengawas pemerintah, turut meminta Erick Thohir bertanggung jawab terhadap kasus korupsi yang melanda Pertamina.
DPR menegaskan bahwa pengusutan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan agar tidak ada pihak yang kebal hukum.
Artikel Terkait
OTT KPK Gagalkan Gubernur Riau Kabur, Ini Identitas dan Modus yang Bikin Heboh
BREAKING: KPK Umumkan Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid Pagi Ini! Ini Fakta OTT dan Uang Sitaan Rp1 Miliar+
Ustadz Abdul Somad Beri Dukungan Usai Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK, Ini Pesan Hadistnya
OTT KPK! Harta Fantastis Gubernur Riau Abdul Wahid Tembus Rp4,8 Miliar, Ini Rinciannya