Rakyat Hanya Diberi Makan, Tak Diajak Menanam: Ironi Ketergantungan yang Menghambat Kemajuan

Makan Bergizi Gratis (MBG): Solusi Gizi atau Paradoks Pemberdayaan?

Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak setiap hari di sekolah. Inisiatif ini muncul di tengah tingginya angka stunting dan ketimpangan ekonomi, sebuah niat baik yang patut diapresiasi.

Namun, di balik niat baik ini, tersembunyi realitas kompleks yang paradoksal. Program yang diklaim "berpihak pada rakyat" ini justru berpotensi memposisikan rakyat hanya sebagai penerima pasif, konsumen, dan penonton, bukan sebagai pelaku utama.

Vendor Besar vs Kedaulatan Pangan Lokal

Pertanyaan kritis muncul: Siapa pemasok bahan pangan untuk program MBG? Dalam banyak kasus, jawabannya bukan koperasi petani, pasar lokal, atau dapur komunitas, melainkan vendor besar pemenang tender.

Sayur dan beras seringkali datang dari luar daerah, bahkan dari korporasi yang tidak berakar di komunitas penerima. Ironisnya, petani lokal—ujung tombak kedaulatan pangan—justru menjadi penonton. Mereka tidak terlibat dalam menanam untuk program ini, tidak memiliki akses pasar, dan tidak punya suara dalam menentukan standar pangan "bergizi".

Mekanisme Pemberian yang Melemahkan

Sistem ini memperlihatkan wajah lain negara kesejahteraan: negara yang memberi sekaligus menguasai. Rakyat menjadi jinak bukan karena paksaan, tetapi karena rasa terima kasih telah "diperhatikan". Mereka bersyukur, dan tanpa sadar, berhenti bertanya. Di balik setiap paket nasi bergizi, struktur ekonomi yang timpang dan relasi kuasa yang tidak setara bisa saja terus berlangsung.

Menuju MBG yang Memberdayakan

Pertanyaan mendasar seharusnya bukan hanya "apakah anak-anak makan bergizi?" tetapi juga "siapa yang menanam, mengolah, dan menentukan arah produksi pangan itu?"

Kebijakan sosial yang benar-benar berpihak harus membangun kedaulatan ekonomi dan kesadaran kritis, bukan hanya memenuhi perut. Bayangkan jika MBG melibatkan koperasi petani, UMKM, atau dikelola komunitas sekitar sekolah. Program ini bisa menjadi ruang belajar tentang asal-usul pangan, ekologi, dan solidaritas.

Negara yang Mengundang, Bukan Memanjakan

Negara perlu hadir, tetapi bukan dengan cara memberi dari atas. Negara yang partisipatif adalah negara yang mengundang rakyat ke meja perundingan, ruang produksi, dan proses evaluasi. Ketika rakyat hanya diberi makan tanpa dilibatkan dalam menanam, kebijakan sosial berisiko menjadi instrumen kuasa yang halus.

Perdebatan tentang MBG pada akhirnya bukan hanya soal gizi, tetapi tentang martabat. Kesejahteraan sejati terwujud bukan ketika perut rakyat kenyang, tetapi ketika rakyat menjadi subjek penuh dari kehidupan sosial dan ekonomi mereka sendiri.

Sumber artikel asli: RMOL