Jokowi Ingin Pertahankan Kapolri, Mantan BIN Sebut Strategi Amankan Pintu Terakhir Kekuasaan

Pertemuan Jokowi-Prabowo: Isu Pemertahanan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Kekecewaan Presiden

Eks Anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf (purn) Sri Radjasa Chandra, meyakini bahwa permintaan untuk mempertahankan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menjadi salah satu agenda tersembunyi dalam pertemuan antara mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut analisis Radjasa, langkah ini merupakan bagian dari upaya Jokowi untuk mengamankan "pintu terakhir"-nya di tengah berbagai tekanan hukum, seperti kasus dugaan ijazah palsu.

“Jadi (agenda) yang kedua, faktor Sigit, agar diberi kesempatan untuk tetap memimpin. Hal yang mendesak, tekanan terhadap Sigit, yang merupakan ‘pintu terakhir’ buat Jokowi,” ujar Radjasa dalam podcast kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

Kekecewaan Prabowo dan Peluang Pergantian Kapolri

Di sisi lain, Radjasa juga melihat adanya peluang pergantian Kepala Kepolisian, meski tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo menyimpan kekecewaan terhadap kepemimpinan Sigit, terutama dalam menangani aksi kerusuhan beberapa waktu lalu.

“Jelas ada semacam kekecewaan dari Prabowo terhadap kepemimpinan Sigit. Terutama pada saat aksi kerusuhan kemarin,” kata dia.

Kekecewaan Prabowo disebutkan berawal ketika ada tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan presiden di ujung rangkaian demonstrasi pada Agustus hingga awal September 2025, yang diduga melibatkan unsur PSI.

Isu Insubordinasi dan Tim Reformasi Polri

Ketegangan memuncak ketika Sigit diduga membentuk tim reformasi Polri secara sepihak, mendahului rencana yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo. Radjasa menilai langkah ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap wewenang presiden.

“Ketika dia (Sigit) tahu bahwa Presiden ingin membentuk tim reformasi, yang Sigit juga tahu bahwa siapa yang akan dilibatkan di situ. Tiba-tiba dia membentuk sendiri. Itu insubordinasi,” tegasnya.

Bahkan, tim reformasi Polri yang dibentuk Sigit sempat dinyatakan tidak berlaku oleh Prabowo. Waktu pengumuman tim tersebut yang mendahului rencana presiden dinilai sebagai persoalan utama.

Sumber: Suara.com