Prabowo Didesak Bertindak, Warisan Hukum IKN dan Whoosh Jadi Alarm Mahfud MD

Mahfud MD Buka Suara: Proyek IKN dan Kereta Cepat Whoosh Berpotensi Jadi Warisan Masalah Hukum

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara terbuka menyampaikan peringatan penting terkait dua proyek strategis nasional era Presiden Jokowi, yaitu Kereta Cepat Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube resminya, Mahfud MD menyebut kedua mega proyek ini berpotensi besar meninggalkan warisan masalah hukum dan pidana yang harus segera ditangani oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Peringatan Khusus untuk Proyek IKN

Mahfud MD menyoroti kemiripan pola antara proyek IKN dan Kereta Cepat Whoosh, khususnya dalam hal pemenuhan janji pendanaan. Awalnya, pemerintah menyatakan pembangunan IKN tidak akan membebani APBN karena akan didanai sepenuhnya oleh investor swasta.

"IKN itu kan prosesnya sama dengan Whoosh. Keputusannya iya, lewat undang-undang, sudah. Tapi mulanya kan kita tahu bahwa IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor," tegas Mahfud.

Namun realitanya berbeda. Hingga saat ini, tidak ada investor yang benar-benar masuk, sehingga APBN terpaksa digunakan untuk membiayai proyek tersebut. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di DPR yang mengonfirmasi nihilnya investor.

Dugaan Mark-Up Anggaran Kereta Cepat Whoosh

Mahfud MD juga mengungkapkan dugaan mark-up anggaran yang fantastis dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia mempertanyakan lonjakan biaya pembangunan per kilometer yang naik hingga tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di China.