Mahfud MD Endus Pelanggaran Hukum di Proyek IKN: Pemerintah Didesak Bongkar Semua Penyimpangan!

Mahfud MD Endus Pelanggaran Hukum Proyek IKN, Pemerintah Diminta Ungkap Dugaan Penyimpangan

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berpotensi mengandung pelanggaran hukum. Ia menduga terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran, terutama setelah proyek yang awalnya diklaim tanpa dana APBN, kini justru banyak menggunakan dana negara.

"Keputusannya iya, lewat undang-undang, sudah. Tapi mulanya kan kita tahu bahwa IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor," kata Mahfud dalam channel YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/10/2025) malam.

Namun, kenyataannya hingga kini tidak ada satu pun investor yang benar-benar menanamkan modalnya di proyek tersebut. Akibatnya, pemerintah akhirnya mengandalkan APBN untuk menutup kebutuhan pembangunan.

"Sudah berjalan, mulai, gak ada satupun investor. Lalu APBN dimasukkan sekian persen. Nah, ini APBN sudah habis yang dijatahkan. Ini kan sama ini, bermasalah ketika dan janji-janji investor yang katanya sudah banyak, sudah antre," ujarnya.

Pola Mirip dengan Proyek Kereta Cepat Whoosh

Mahfud menilai, pola seperti ini mengulang masalah yang terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menilai kesalahan dalam manajemen dan transparansi bisa berujung pada pelanggaran hukum, baik secara pidana maupun perdata.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu menuntaskan persoalan ini bukan untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya, melainkan agar tidak ada lagi preseden buruk antar pemerintahan.

"Sekarang kita berharap Whoosh ini di-backup habis oleh Prabowo, bahwa itu tidak boleh dibayar dengan APBN. Kemudian ada penyelesaian hukum, tentu saja termasuk tentang IKN," kata Mahfud.