Utang Kereta Cepat yang Mencekik: Bukti Jokowi Abaikan Nasihat Para Ahli?

Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menilai saat ini adalah momen tepat bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Menurutnya, banyak kejanggalan terjadi sejak awal proyek, terutama dalam aspek geopolitik dan kebijakan ekonomi yang diduga kuat dipengaruhi oleh kepentingan China.

Syahganda mengaitkan pernyataan Menteri Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan pemerintah Prabowo Subianto tidak mau menanggung utang kereta cepat dengan pertemuan Presiden Prabowo dan Donald Trump di KTT Gaza. Ia menilai pertemuan itu menjadi sinyal penting perubahan arah geopolitik Indonesia.

"Dengan dia bertemu dengan Trump dan dihormati di KTT Gaza, mungkin di mata Donald Trump sekarang Prabowo sudah lebih hebat, bahkan lebih dekat dibandingkan Presiden Turki. Jadi keseimbangan politik juga harus dilakukan," ujarnya dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Minggu, 19 Oktober 2025.

Keputusan Menkeu Purbaya untuk menolak pembayaran utang proyek KCJB dari APBN dinilainya sebagai pesan tegas bahwa pemerintahan Prabowo ingin menata ulang ketergantungan terhadap proyek-proyek China. "Geopolitik ini kan selama ini Indonesia dikuasai China, proyek-proyek China semua. Mungkin itu ada keinginan Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia dalam konteks proyek China ini ingin menetralkan posisi Indonesia," tutur Syahganda.

Ia menyebut KCJB sebagai "jebakan utang China" yang penuh kejanggalan. Syahganda mengingatkan bahwa proposal kereta cepat awalnya datang dari Jepang yang sudah melakukan studi kelayakan. "Tapi tiba-tiba masuk China entah bagaimana dan kapan buat proposalnya. Dibangun seolah lebih murah, tapi tanpa proses yang transparan," jelasnya.