Mahfud lebih lanjut merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah beberapa kali diubah. UU tersebut secara konsisten menegaskan bahwa putusan MK berlaku sejak detik diketoknya palu sidang.
"Sejak palu diketokkan, 'tok' itu berarti sudah mengikat," tegas Mahfud dalam siaran podcast pribadinya di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Dia menegaskan bahwa konsekuensi dari putusan yang final ini adalah seluruh ketentuan undang-undang yang dibatalkan oleh MK menjadi tidak berlaku pada saat yang sama. Oleh karena itu, eksekusi penarikan anggota Polri dari jabatan sipil harus segera dilaksanakan tanpa penundaan.
Pilihan yang Jelas bagi Anggota Polri
Mahfud MD memberikan pilihan yang sangat jelas bagi anggota Polri yang saat ini berada di posisi sipil: "Polisi tidak boleh lagi duduk di jabatan-jabatan sipil, kecuali kalau mau duduk di jabatan sipil, mundur dari Polri."
Pernyataan ini mempertegas batasan dan reformasi birokrasi yang dimandatkan oleh putusan MK, menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara fungsi kepolisian sebagai penegak hukum dengan jabatan-jabatan administrasi sipil di berbagai lembaga pemerintah.
Artikel Terkait
Tantangan Logistik 2026: Solusi Fleet Management Ini Bisa Hemat Biaya Hingga 25%!
Rahasia Pahala Luar Biasa Shalat Tarawih Malam 1-30: Dari Bayi Suci hingga Setara 1000 Haji!
Roy Suryo Buka Bukaan Kaus Raja Jawa di Sidang Ijazah Jokowi, Ada Apa?
Tembok Ratapan Solo: Fakta Viral di Balik Rumah Jokowi yang Jadi Magnet Gen Z