Partai Buruh dan KSPI Tolak Penghapusan Pilkada Langsung, Ini Alasannya

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh secara resmi menolak wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang sedang digodok pemerintah dan DPR RI. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

Dampak Pilkada Tidak Langsung terhadap Upah Buruh

Said Iqbal menegaskan bahwa perubahan sistem Pilkada menjadi melalui DPRD berpotensi besar menekan upah buruh. Hal ini dikarenakan kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) berada di tangan gubernur.

"Yang menetapkan upah minimum adalah gubernur. Pilkada dipilih langsung oleh rakyat saja, gubernur yang dipilih rakyat itu bisa berbohong dan tidak takut dengan rakyat. Apalagi kalau gubernur dipilih oleh DPRD, maka gubernur akan tunduk dan takut pada DPRD, bukan pada buruh," jelas Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (13/1/2026).

Kepala Daerah akan Abai pada Aspirasi Rakyat

Menurut pengalaman buruh, kepala daerah yang dipilih langsung pun kerap mengabaikan aspirasi pekerja. Sistem perwakilan melalui DPRD dinilai akan semakin menjauhkan pemimpin daerah dari kepentingan konstituen, termasuk kaum buruh.