Said Iqbal Bongkar Alasan Menolak Pilkada Tidak Langsung: Upah Buruh Bisa Ditekan!

Said juga menyoroti dampak pada tingkat kabupaten/kota. "Bupati dan wali kota yang sekarang dipilih langsung saja, keputusan upah minimumnya bisa diubah oleh gubernur. Apalagi kalau dipilih DPRD, mereka tidak akan mendengarkan suara buruh karena tahu tidak akan dipecat langsung oleh rakyat," ujarnya.

Trauma Sejarah Orde Baru dan Potensi Mahalnya Biaya Politik

Penolakan ini juga dilandasi trauma sejarah masa Orde Baru, di mana demokrasi sangat terbatas. Said menilai alasan biaya Pilkada langsung yang mahal tidak tepat.

"Kalau dibilang biaya mahal, siapa bilang dengan DPRD ada jaminan biayanya lebih murah? Biaya politik justru berpotensi lebih mahal karena praktik jual beli kursi di DPRD," tegas Said.

Potensi Intervensi Pengusaha dan Solusi dari Partai Buruh

Sistem Pilkada melalui DPRD juga dinilai akan memperbesar pengaruh pengusaha dalam kebijakan daerah melalui lobi ke anggota dewan. Untuk mengatasi masalah biaya, Partai Buruh dan KSPI menawarkan solusi perbaikan sistem.

"Partai Buruh menawarkan perubahan sistem saksi dan penguatan teknologi rekapitulasi suara seperti Sirekap. Biaya tinggi itu sebenarnya bukan pada pelaksanaan teknis, melainkan pada politik uang," pungkas Said Iqbal.