Impor Beras AS 1.000 Ton: Bukti Swasembada Palsu atau Strategi Diplomasi?

Kritik Tajam: Makna Swasembada Dipertanyakan

Kesepakatan impor ini memicu kritik dari berbagai pihak. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mempertanyakan makna swasembada jika pemerintah membuka keran impor. Pengamat pertanian Khudori menyebut impor ini "mencoreng" reputasi pemerintah dan menunjukkan kurangnya kedaulatan pangan sejati.

Program Food Estate dan Isu Lingkungan

Program food estate juga menjadi sorotan. Proyek ekstensifikasi pertanian, seperti di Merauke, Papua Selatan, dikritik sebagai proyek deforestasi terbesar yang mengancam ekosistem dan budaya masyarakat adat. Kritik menilai program ini belum sepenuhnya berhasil mengatasi ketergantungan impor.

Fakta Historis Impor Beras Indonesia

Secara historis, impor beras Indonesia dalam lima tahun terakhir didominasi beras khusus dan industri. Angka impor melonjak pada 2023 dan 2024, tetapi turun drastis menjadi 364.300 ton pada 2025. Indonesia juga tidak pernah mengimpor beras dari AS dalam lima tahun terakhir sebelum kesepakatan ini.

Kesimpulan: Dilema Diplomasi vs Kedaulatan Pangan

Kesepakatan ini mencerminkan dilema antara diplomasi perdagangan internasional dan komitmen ketahanan pangan nasional. Pemerintah memandangnya sebagai langkah win-win untuk hubungan bilateral. Sementara itu, pengamat melihatnya sebagai tanda bahwa swasembada masih rapuh. Di tengah surplus dan rencana ekspor, impor 1.000 ton beras dari AS tetap menjadi topik yang menguji konsistensi kebijakan pangan Indonesia ke depan.