Mantan Wakil Presiden itu juga mengingatkan bahwa jika konflik berlangsung dalam waktu lama, pasokan energi nasional bisa terganggu. Dengan stok BBM dalam negeri yang relatif terbatas, pemerintah diminta untuk segera melakukan antisipasi.
"Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis," tegas JK.
Pentingnya Sikap Diplomatik dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi
Di luar aspek ekonomi, JK menilai Indonesia harus memiliki sikap politik yang jelas menyikapi konflik ini. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu menunjukkan posisi diplomatik yang tegas dan memanfaatkan perannya di forum internasional untuk mendorong perdamaian.
Lebih lanjut, JK menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah didorong untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian global dan menetapkan prioritas belanja yang tepat.
"Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar," pungkas Jusuf Kalla.
Artikel Terkait
Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun: Manuver Politik atau Akhir dari Sebuah Kelompok?
Febrio & Luky Dicopot? Ini Fakta Rotasi Besar Menkeu Purbaya di Kemenkeu
Menu MBG Nabire Viral: Rendang Hanya Saat Gibran Datang? Ini Faktanya!
3 Kebijakan Kontroversial yang Bikin Dompet Kelas Menengah Menjerit: BBM Naik, Mobil Listrik Kena Pajak, hingga Tol Kena PPN!