Ia membandingkan kecepatan penghapusan konten Palestina dengan kelambatan platform dalam menangani konten hoaks berbahaya di Indonesia.
"Bagi isu-isu tertentu, self-censorship dilakukan. Tapi bagi hal-hal yang mengganggu di Indonesia, seperti hoaks kesehatan, hoaks pemerintahan, hoaks pengadu domba SARA, kenapa lama? Tapi kalau urusan Palestina, langsung hilang tuh," tegas Meutya Hafid.
Menkominfo Tuntut Transparansi Algoritma dan Data Pengguna
Selain soal moderasi yang dianggap tidak berimbang, Meutya Hafid juga mempertanyakan tingkat transparansi Meta kepada pemerintah Indonesia. Dua hal utama yang disoroti adalah data jumlah pengguna dan mekanisme algoritma platform.
Hingga saat ini, Kementerian Kominfo mengaku belum mendapatkan informasi detail mengenai jumlah pengguna Meta di Indonesia serta prinsip kerja algoritma yang mempengaruhi distribusi dan moderasi konten.
"Saya selalu tanya, kita berapa sih? Kenapa kami tidak bisa tahu data pengguna? Secara teknologi semua terdata. Algoritma pun sampai sekarang tidak bisa dibuka," tandas Menkominfo Meutya Hafid.
Inspeksi mendadak dan protes keras ini menandai tekanan yang semakin besar dari pemerintah Indonesia terhadap perusahaan platform digital global untuk lebih bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hukum serta kepentingan nasional di mana mereka beroperasi.
Artikel Terkait
Prabowo Beri Sinyal Bahaya: Ini Dampak Perang AS-Iran yang Harus Diwaspadai Indonesia
Pertamax Rp20.700/Liter? Ini Penyebab dan Perhitungan Lengkap Kenaikan BBM Akibat Minyak US$119
Viral Video Whip Pink 1 Juta View: Siapa Noya Naira Sebenarnya?
Prabowo Bocorkan Strategi: BBM dari Singkong & Tebu untuk Hentikan Ketergantungan Impor Minyak!