Kemenag Banjir Kritik Usai Rencana Bentuk Lembaga Pengelola Dana Umat Rp1.000 Triliun per Tahun

Kementerian Agama (Kemenag) kembali menuai badai kritik dan kecaman publik setelah Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan rencana pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Lembaga baru ini ambisius menargetkan penghimpunan dana keagamaan hingga Rp1.000 triliun hingga Rp1.200 triliun per tahun dari zakat, wakaf, infak, sedekah, fidyah, kifarah, serta dana haji dan umrah.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin Umar dalam acara penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 di Jakarta pada Kamis (2 April 2026). Ia mengklaim potensi dana umat selama ini “seperti raksasa yang sedang tidur” dan belum dikelola secara optimal.

Namun, alih-alih disambut antusias, rencana ini justru memicu gelombang kritik tajam. Banyak pihak menilai langkah Kemenag ini berpotensi menjadi alat sentralisasi kekuasaan negara atas dana umat yang selama ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat, masjid, pesantren, dan organisasi filantropi Islam.

LPDU rencananya akan menjadi payung bagi lembaga-lembaga existing seperti Baznas, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan bahkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kantor megah lembaga ini disebut akan dibangun di kawasan elite Bundaran HI sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto — sebuah pilihan lokasi yang dianggap sebagian kalangan terlalu mewah dan tidak sesuai semangat kesederhanaan dana umat.

Menteri Agama juga menyatakan LPDU tidak hanya untuk umat Islam, melainkan akan melibatkan koordinasi dengan perwakilan agama lain. Hal ini semakin memicu pertanyaan: apakah negara sedang berusaha menguasai dana keagamaan lintas agama dengan satu mekanisme terpusat?

Kritik: Potensi Penyalahgunaan dan Beban Birokrasi Baru

Para kritikus menilai rencana ini terlalu ambisius dan berisiko tinggi. Alih-alih memperkuat lembaga yang sudah ada, pemerintah justru ingin menciptakan birokrasi baru yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pemborosan anggaran, dan celah korupsi pada skala triliunan rupiah.

Sejumlah ekonom syariah dan aktivis filantropi menyoroti bahwa dana haji saja selama ini sering menuai masalah transparansi. Apalagi jika kini hampir semua jenis dana umat disatukan di bawah satu lembaga negara. Kekhawatiran utama adalah intervensi berlebihan pemerintah terhadap dana yang seharusnya dikelola secara sukarela dan mandiri oleh umat.

Hujatan Netizen di Media Sosial: Dari Curiga hingga Marah