Terungkap! Modus Jatah Preman Gubernur Riau Nonaktif: Setoran Rp3,55 Miliar dari Ancaman Mutasi

Total Setoran Mencapai Miliaran Rupiah

Awalnya, para pejabat UPT hanya menyanggupi setoran sekitar 2,5 persen dari nilai anggaran. Namun, tuntutan kemudian dinaikkan menjadi 5 persen atau setara dengan Rp7 miliar. Tekanan dan ancaman pencopotan jabatan membuat para pejabat terpaksa menyetujui.

Setoran uang dilakukan secara bertahap:

• Tahap pertama: Rp1,8 miliar
• Tahap kedua: Rp1 miliar
• Tahap ketiga: Rp750 juta

Dakwaan JPU KPK menguraikan bahwa sebagian uang hasil pemerasan tersebut disalurkan kepada Abdul Wahid melalui perantara. Uang itu juga digunakan untuk berbagai kepentingan non-kedinasan, termasuk kebutuhan pribadi dan kegiatan tertentu.

Dasar Hukum Dakwaan

JPU KPK menjerat perbuatan terdakwa dengan melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sidang akan terus bergulir untuk mengungkap kebenaran lebih lanjut.