Politisi dari F-PKS ini mengatakan, perlu adanya koordinasi lintas kementerian untuk mencari solusi ini. Lintas kementerian itu, termasuk antara Kementerian PAN RB, Kemendagri dan Kementerian Tenaga Kerja, untuk menyusun strategi agar tenaga honorer di pemerintahan mendapatkan solusi terbaik.
“Kami minta mitra di komisi IX yakni Kementerian Tenaga Kerja juga ikut aktif sebelum nanti beban pengangguran baru justru menjadi beban Kemenaker. Maka sedari dini disiapkan langkah strategi untuk teman-teman tenaga honorer ini,” kata dia.
Kurniasih menambahkan, sejauh ini baru ada solusi bagi tenaga honorer di bidang pendidik. Sementara tenaga honorer lainnya seperti di bidang kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi belum ada solusi konkret.
Sebab janji untuk seleksi ASN dengan grade yang diturunkan juga tidak banyak menyerap jumlah tenaga honorer. Dari 400 ribuan hanya terserap 50 ribuan artinya tidak semua bisa terserap menjadi PNS atau PPPK. Sementara dari berbagai Pemda merespons masih tetap memerlukan tenaga honorer.
"Jangan sampai nanti saat dihapus pelayanan kepada masyarakat juga bermasalah,” pungkasnya.
Sumber: republika.co.id
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur