Politisi dari F-PKS ini mengatakan, perlu adanya koordinasi lintas kementerian untuk mencari solusi ini. Lintas kementerian itu, termasuk antara Kementerian PAN RB, Kemendagri dan Kementerian Tenaga Kerja, untuk menyusun strategi agar tenaga honorer di pemerintahan mendapatkan solusi terbaik.
“Kami minta mitra di komisi IX yakni Kementerian Tenaga Kerja juga ikut aktif sebelum nanti beban pengangguran baru justru menjadi beban Kemenaker. Maka sedari dini disiapkan langkah strategi untuk teman-teman tenaga honorer ini,” kata dia.
Kurniasih menambahkan, sejauh ini baru ada solusi bagi tenaga honorer di bidang pendidik. Sementara tenaga honorer lainnya seperti di bidang kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi belum ada solusi konkret.
Sebab janji untuk seleksi ASN dengan grade yang diturunkan juga tidak banyak menyerap jumlah tenaga honorer. Dari 400 ribuan hanya terserap 50 ribuan artinya tidak semua bisa terserap menjadi PNS atau PPPK. Sementara dari berbagai Pemda merespons masih tetap memerlukan tenaga honorer.
"Jangan sampai nanti saat dihapus pelayanan kepada masyarakat juga bermasalah,” pungkasnya.
Sumber: republika.co.id
Artikel Terkait
Bahlil Larang Panic Buying BBM & LPG: Ini Dampak Perang Iran dan Cara Bijak Hemat Energi
Update Harga BBM Maret 2026 di Jateng: Pertalite Aman, Pertamax Naik Rp 500, Ini Daftar Lengkapnya!
Misteri Bau Busuk di Masjid Pangandaran Terungkap: Pemuda Tewas Tersengat Listrik Saat Mabuk?
Panglima TNI Copot Kabais? Ternyata Ini Kaitannya dengan Kasus Penyiksaan Aktivis Kontras