Sementara itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani usai menandatangani Nota Kesepahaman, memberi sambutan antusias. Menurut Benny, upaya mendobrak kegelapan birokrasi telah dilakukan BP2MI sehingga sangat relevan kehadiran MPP akan sangat membantu rakyat dalam mengakses pelayanan.
"Alhamdulillah proses penandatanganan Nota Kesepahaman untuk hadirnya MPP telah kita laksanakan. Yang disaksikan Pak Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin, ini bertanda pemerintah serius mendekatkan pelayanan pada rakyat. Transparansi terus dilakukan, kami BP2MI sangat siap menyambut ini. Karena BP2MI telah running, tinggal kita integrasikan sistemnya saja," tutur Benny, yang juga Waketum DPP Partai Hanura ini.
Untuk diketahui yang hadir dalam kegiatan ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung RI Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Agama RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional.
Selain Kepala BP2MI, Benny Rhamdani hadir pula pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Perpustakaan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT PLN (Persero), dan PT Taspen.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Oknum Polisi Terima Fee Rp 16 Miliar dari Proyek Bekasi, KPK Beberkan Modus Makelarnya!
Hasil Uji Forensik Ijazah Jokowi Terungkap: Ini Kata Labfor Polda Metro Jaya Soal Kertas, Embos, dan TTD
Syekh Ahmad Al Misry Terungkap: Modus Beasiswa, Pelecehan di Tempat Ibadah, dan Penyalahgunaan Ayat
Mata Andrie Yunus Terancam Buta: Benarkah Hanya Dendam Pribadi Seperti Klaim TNI?