“Negara semestinya mempunyai empati, sense of crisis yang besar atas persoalan yang sedang terjadi di masyarakat sehingga kepentingan masyarakat yang urgen harusnya menjadi skala prioritas yang lebih dengan alokasi anggaran yang cukup. Apalagi saat ini dikabarkan APBN harus nombok ke pertamina hampir Rp500 triliun ditahun 2022 untuk membantu neraca keuangan akibat menjual pertalite dan solar jauh dibawah harga keekonomiannya,” jelasnya.
Atas dasar itu, menurut Achmad pemerintah salah dalam menempatkan skala prioritas.
Pertimbangan mendalam terkait anggaran dengan situasi ekonomi khususnya kesusahan yang dialami oleh masyarakat harus lebih diperhatikan.
“Dalam hal ini pemerintah menempatkan skala prioritas yang salah arah. Dan tentunya harus dipertimbangkan kembali tentang jumlah anggaran yang akan dicairkan dengan pertimbangan situasi ekonomi kita yang belum baik,” ujarnya.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Forklift 2024: Solusi Cerdas Atasi Tantangan Logistik & Tingkatkan Efisiensi 300%?
Hubungan Kanada-AS Retak: Mengapa Sekutu Terdekat Kini Jadi Ancaman Terbesar?
Jokowi Buka Suara Soal Restorative Justice: Kenapa Roy Suryo & Dokter Tifa Cuma Dibalas Senyum?
Guru SMK di Sumedang Diamankan Usai Setubuhi Siswi SD yang Dikenal di WeChat: Ini Modus dan Ancaman Hukumnya