Mengenai hal ini, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi Kiai Sukandar Ghazali mengatakan bahwa jika penyelewengan dana terbukti terjadi, ACT harus diaudit oleh pihak-pihak terkait.
"Perlu diaudit kemudian harus transparan seperti apa terkait dengan penghimpunan dana dan kemana dana itu mengalir. Kemudian dana yang diambil itu presentasenya berapa," kata Sukandar kepada wartawan, Selasa (5/7).
Sukandar menambahkan jika ACT terbukti menyelewengkan dana bantuan masyarakat, yayasan itu telah berbuat zalim.
"Jangan sampai depannya (cover) dalam rangka memberikan pencerahan membantu umat masyarakat, tetapi hakekatnya ada terselubung terkait yang bisa mengarah kepada riba, mengarah kepada kezaliman, dan perbuatan-perbuatan zalim," ujar Sukandar.
Oleh sebab itu, Sukandar mengimbau masyarakat agar menyumbangkan dananya kepada lembaga yang diakui UU, seperti Baznas dan LAZ.
Dalam laporan yang diterbitkan media nasional, ACT diduga melakukan penyelewengan dana bantuan.
Eks pendiri ACT Ahyudin diduga mendapat gaji Rp 250 juta per bulan serta fasilitas operasional berupa satu unit Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, dan Honda C-RV.
Adapun untuk jabatan di bawah Ahyudin dikabarkan mendapat gaji dan fasilitas yang tak kalah mewah.
Artikel Terkait
Pertemuan Rahasia di Solo: Pengamat Bongkar Alasan Sebenarnya Wasekjen Demokrat Temui Jokowi
Rieke Diah Pitaloka Bongkar Data BPJS: Benarkah Separuh Rakyat Indonesia Miskin?
Wali Kota Bekasi Nyaris Kena Golok Saat Tertibkan PKL: Ini Kronologi Lengkap dan Responsnya!
PAN Usung Prabowo-Zulhas Dua Periode: Akankah Koalisi Gemuk Prabowo Pecah?