Menteri Siti: Tugas Badan Standardisasi Instrumen LHK Kawal Pembangunan IKN Nusantara

"Jika kita simak baik-baik, aspek nilai ekonomi karbon (NEK) serta monitoring-pelaporan dan verifikasi perlu segera digarap dengan cermat. Harga karbon seperti mata uang (currency), aspek tingkat kepercayaan menjadi faktor penentu tinggi rendahnya harga jual karbon kita. Makin baik tata kelola hutan dan lahan kita, maka nilai currency karbon kita akan makin baik," ungkap Menteri SIti.

BSILHK juga diberikan mandat untuk mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Menteri Siti, rancangan besar dengan mengusung konsep forest city perlu segera diwujudkan.

Menyambut pembangunan IKN, BSILHK telah menyusun 7 klaster dari rencana bertahap 36 klaster di tahun 2022. Sejumlah 14 standar pada 7 klaster tersebut adalah terkait dengan pengelolaan sampah, pengelolaan air limpasan, koridor satwa, restorasi hutan tropika basah, pemanfaatan kayu, penebangan, pembibitan, mitigasi bencana banjir dan longsor, serta pengendalian karhutla.

"Saya mengapresiasi BSILHK telah berinisiatif menyusun 36 kluster standar IKN yang saat ini telah ada 14 standar. Namun demikian, belum cukup, perlu segera standar-standar dibangun dan segera dikomunikasikan dengan para pelaksana IKN seperti Kementerian PUPR dan Badan Otorita IKN," terang Menteri Siti.

Kepala BSILHK, Ary Sudijanto melaporkan kepada Menteri Siti bahwa Rakornis BSILHK tahun 2022 ini mengambil tema Pengendalian Dampak Lingkungan melalui Standardisasi Instrumen LHK. Tujuan Rakornis ini adalah untuk mengetahui tugas-tugas besar yang akan dikerjakan BSILHK, mendapatkan gambaran arah dan ruang kerja/wilayah kerja BSILHK dalam pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain itu, juga untuk melakukan sinkronisasi kegiatan dengan unit Eselon 1 lingkup KLHK dan Lembaga lain dalam pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan, serta merencanakan program kerja dan penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2023.

Dalam Rencana Strategis BSILHK Tahun 2022-2024, memuat beberapa agenda penting KLHK yang akan dilaksanakan antara lain: (1) Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja melalui penyusunan Safe Guards standar perijinan berusaha; (2) Pelaksanaan FoLU Net Sink 2030 melalui standardisasi dalam program ketahanan bencana dan perubahan iklim, yaitu perhitungan karbon, MRV karbon, pencegahan banjir/longsor, pencegahan karhutla; (3) Pengawalan Pembangunan Ibu Kota Negara baru melalui penyusunan standar bidang LHK di IKN; dan (4) Penerapam Ekonomi Sirkular melalui penyusunan dan penerapan standar-standar pengelolaan limbah dan sampah dengan pendekatan 9R mulai dari refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, dan recover.

Sumber: suara.com