Hal tersebut dikatakan Usman berdasarkan hasil evaluasi lembaga indeks demokrasi Internasional, yang secara struktur dilakukan berkala setiap tahun.
"Untuk Indonesia dalam tahun-tahun terakhir, demokrasinya dianggap mengalami kemerosotan, regresi atau kemunduran," ujar Usman dalam diskusi publik 24 Tahun Reformasi-Arah Demokrasi Indonesia Kini secara virtual, Jumat (20/5/2022).
Usman menyebut bahwa kemunduran demokrasi Indonesia tidak dikatakan seperti orde baru. Namun menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia merosot dan berada di titik paling rendah dalam 14 tahun terakhir.
"Kesimpulan yang tidak mengatakan bahwa Indonesia kembali seperti orde baru, tidak, tetapi kualitas demokrasinya mengalami kemerosotan. Bahkan dalam 14 tahun terakhir memang kualitas demokrasi Indonesia, dianggap berada pada titik yang paling rendah," papar dia.
Usman mengungkapkan berdasarkan laporan lembaga indeks demokrasi seperti Freedom House, The Economist Intelegence Unit, terdapat dua hal yang menjadi indikator demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Yang pertama yakni kebebasan sipil.
"Kebebasan sipil berkaitan dengan kebebasan berpendapat berserikat dan juga berekspresi," kata Usman.
Hal kedua yaitu hak politik berhubungan dengan bagaimana partisipasi politik masyarakat di dalam misalnya kelembagaan electoral.
"Kalau diperdalam lagi dalam ekonomist intelegence unit, ada tentang pluralisme politik, ada tentang partisipasi politik. Bahkan kalau kita mengacu pada kajian-kajian para sarjana (analisis), yang mendalami Indonesia, seluruhnya mengatakan regresi demokrasi di Indonesia, tengah terjadi. Jadi kemunduran ini tidak bisa lagi dibantah, tidak terbantahkan," ungkap Usman.
Usman menyebut ada tiga penyebab kemunduran demokrasi yaitu pertama menguatnya semangat nasionalisme yang berlebihan dari negara.
Kedua, menguatnya politik moralitas, termasuk dari negara dan dari akar rumput dan ketiga, lemahnya gerakan sosial.
Ia menuturkan jika melihat kajian di dalam buku regresi demokrasi Indonesia yang memuat berbagai tulisan para sarjana, terdapat tiga penyebab.
"Pertama membuatnya kembali penggunaan taktik-taktik otoriter dari negara terhadap masyarakat. Yang kedua melemahnya partai-partai politik," kata Usman.
"Salah satu sebabnya karena lemahnya subsidi negara, akibat dari ketiadaan dana iuran dari anggota partai, yang dulu pernah menjadi semacam basis atau kekuatan dasar dari partai politik," sambungnya.
Selanjutnya ketiga yakni, menguatnya kembali sentralisasi kekuasaan atau pemusatan kekuasaan. Usman pun menyinggung soal Papua.
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur