POLHUKAM.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluhkan banyak anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai birokrasi. Sehingga tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Hal ini diungkapkan Jokowi saat menerima Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dari BPK, di Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/6/2023).
"Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena saya yang temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Jokowi saat memberikan sambutan.
Ia mencontohkan, seperti anggaran di beberapa provinsi dan kabupaten yang menurutnya aneh. Seperti anggaran penyuluhan pertanian untuk meningkatkan SDM .
"Enggak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas," kata Jokowi.
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur