"Pekerjaan Menteri itu kan tidak bisa disambi, apalagi Menteri BUMN yang mengelola anggaran konsolidasi ribuan triliun sebesar APBN RI. Menteri BUMN harus memperjuangkan nasib kedua BUMN energi itu agar pemerintah melunasi tunggakan dana kompensasi dan membayarnya secara regular di akhir tahun anggaran, seperti pembayaran dana subsidi," imbuhnya.
Mulyanto minta Erick langsung memimpin upaya penyehatan kedua BUMN energi ini sambil tetap secara sigap menjalankan tugas pelayanan publik (PSO) bagi ketahanan energi nasional. Sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap segala hal terkait BUMN, Erick orang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban kalau ada apa-apa dengan Pertamina dan PLN.
Untuk diketahui, menurut Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Banggar DPR RI, Kamis (19/5/2022), terlihat arus defisit kas Pertamina yang diestimasikan pada tahun 2022 mencapai 12,98 miliar dolar AS (Rp191,2 triliun) karena imbas kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, menurut Menkeu, PLN juga mendapatkan kerugian sebagai imbas dari belum naiknya tarif listrik di tengah lonjakan harga komoditas batu bara. Namun, angka defisit PLN tidak lebih besar jika dibandingkan dengan Pertamina, yakni diperkirakan mencapai Rp71,1 triliun.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Guru SD di Tangsel Diduga Cabuli Belasan Murid: Kronologi dan Aksi yang Sudah Dilakukan
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan: Toba Pulp Lestari Tbk Kena Pukulan Telak, Ini Dampaknya!
Kepala Basarnas: Hampir Mustahil Ada yang Selamat, Tapi Tim SAR Masih Berharap Mukjizat di Maros
Eggi Sudjana Bantah Restorative Justice ke Jokowi: SP3, Pertemuan Rahasia, dan Manuver Politik yang Menggemparkan