Advokasi Rakyat dan Satgas PDIP Jogja Laporkan Rocky Gerung soal UU ITE

"Sebagai kaum terdidik seharusnya tetap menjunjung tinggi adab dan etika dalam melakukan kritik terhadap siapapun termasuk kepada Jokowi yang melekat sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara," tandasnya.

Sementara, Ketua BBHA Kota Yogyakarta Detkri Badhiron mengungkapkan pihaknya melaporkan Rocky Gerung dan Refly Harun dengan pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Mereka pun siap mengawal laporan tersebut meski menyerahkan tindaklanjutnya pada aparat kepolisian.

"Kami serahkan proses pada hukum yang berlaku pada pihak kepolisian namun akan terus mengawal sampai akhirnya nanti seperti apa. Yang jelas kami siap mengawal sampai akhir," tandasnya.

Detkri menambahkan BBHAR bukan hanya melakukan aduan tapi melaporkan bahwa PDI Perjuangan mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil laporan. Proses hukum harus terus berjalan meski Rocky sempat minta maaf. Permintaan maaf tersebut tidak menghilangkan unsur pidana.

"Kita menyerahkan prosesnya pada hukum yang berlaku. Kepolisian kita yakini bertindak adil dan melindungi gak masyarakat dan menegakkan UU," paparnya.

Secara terpisah Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta, Eko Suwanto, menegaskan proses hukum dalam kasus Rocky Gerung dan Refly Harun penting dituntaskan. PDI Perjuangan percaya kepolisian sebagai aparat penegak hukum bekerja sesuai amanat konstitusi dan proses hukum penting dijalankan.

"Kita berikan dukungan sepenuhnya kepada kepolisian untuk bekerja dalam penegakkan hukum," sebut dia.

Sumber: suara