Jokowi Fokus Hilirisasi Faisal: Rel Kereta Cepat Saja Impor dari China

POLHUKAM.ID - Sejak awal, ekonom senior Indef, Faisal Basri menolak program hilirisasi nikel yang digaungkan Presiden Jokowi. Beda cerita bila Jokowi mencanangkan industrialisasi yang dinilai lebih mujarab mengungkit perekonomian nasional.

Dikutip dari laman faisalbasri.com, Jakarta, Jumat (11/8/2023), menyebut, hilirisasi nikel yang dicanangkan Jokowi, boleh dibilang uga-ugalan. Sehingga jangan berharap untung besar untuk negara dari kebijakan itu. “Kita mendukung sepenuhnya industrialisasi, tetapi menolak mentah-mentah kebijakan hilirisasi nikel dalam bentuknya yang berlaku sekarang. Hilirisasi ugal-ugalan seperti yang diterapkan untuk nikel sangat sedikit meningkatkan nilai tambah nasional,” papar Faisal.

Tegas saja Faisal menyebut, sangat minim nilai tambah yang tercipta dari kebijakan hilirisasi nikel yang dicanangkan Jokowi. Hampir seluruhnya dinikmati China.

Celakanya lagi, produk seprempat jadi dari smelter nikel di Indonesia yang didominasi investasi China, sangat mendukung program industrialisasi di negeri Tirai Bambu itu. Bahkan, industri manufaktur di Indonesia banyak yang sudah banyak yang mati. Sekali lagi, bukan Indonesia yang menikmati untung besar.

“Kebijakan hilirisasi nikel sudah berlangsung hampir satu dasawarsa. Namun, justru peranan sektor industri manufaktur, terus menurun. Dari 21,1 persen pada 2014, anjlok signifikan menjadi 18,3 persen pada 2022. Ini titik terendah sejak 33 tahun terakhir,” kata Faisal.