Tunjuk Luhut Atur Kebijakan Migor, PKS Teriak: Jokowi Langgar UU Kementerian

Penunjukan Presiden Jokowi ini makin membuktikan bahwa ia tidak menganut adanya pakem tugas-fungsi Kementerian, yang ada hanyalah pendekatan personal. Jelas kondisi ini akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis.

"Jadi, memang tidak keliru-keliru benar, kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menteri segala urusan alias Perdana Menteri," ungkap Mulyanto.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Tangerang Raya itu menduga kebijakan Presiden  ini punya bobot politik yang kental. Apalagi, kemarin Menko Perekonomian dianggap publik keliru dalam menafsirkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya. Serta dugaan bahwa Lin Chei Wei terkait dengan Kantor Menko Perekonomian. Dalam bahasa terangnnya, Jokowi lebih percaya Luhut ketimbang Airlangga dalam urusan perminyakgorengan ini.

Selain itu, menurut Mulyanto, dengan kembali menerapkan kebijakan DMO-DPO untuk CPO dan menghapus subsidi migor curah dan memindahkan tanggung jawab terkait migor curah dari Menteri Perindustrian menjadi kembali kepada Menteri Perdagangan, makin memperkuat spekulasi tersebut.

Sumber: genpi.co