Tambang Ilegal di Sekitar IKN Dibekingi Orang Kuat, Fraksi PKS Angkat Bicara

POLHUKAM.ID - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menindak tambang ilegal (illegal mining) di sekitar Ibukota Nusantara (IKN). Presiden harus turun tangan langsung karena beking tambang ilegal bukan orang sembarangan, sehingga butuh figur kuat untuk menghadapi para beking tersebut.

"Illegal mining ini memang luar biasa, dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Dibeking aparat, dimuluskan birokrat, serta melibatkan mantan tim sukses Presiden, sebagaimana terjadi di Blok Mandiodo. Dua pejabat Kementerian ESDM selevel eselon I sudah ditahan. Sekarang kasus ilegal mining yang dibeking aparat terjadi juga di IKN dan jumlahnya cukup banyak," kata Mulyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/9).

Mulyanto berpendapat saat ini Indonesia sudah darurat illegal mining. Pemerintah tidak boleh memaklumi dan harus bertindak secara tegas.

Sambung Mulyanto, Komisi VII DPR RI sendiri sudah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membentuk satgas penegakkan hukum illegal mining.

"Bahkan bila perlu dibuat dirjen khusus penindakan illegal mining di Kementerian ESDM. Agar kegiatan pengawasan dan penindakan dapat dilaksanakan lebih intens," tegasnya.

"Sekarang ini baru ditetapkan Irjen Kementerian ESDM merangkap sebagai PLT Dirjen Minerba. Namun kita belum tahu kinerjanya. Komisi VII sendiri minta dibentuk dirjen Gakkum, yang dapat menuntaskan soal ini," terang Mulyanto.

Mulyanto menambahkan kegiatan ilegal mining harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Karena dampaknya bukan hanya terhadap hilangnya pendapatan negara tapi juga berdampak pada kelestarian lingkungan.

Karena itu dia berharap Jokowi segera bertindak agar negara tidak mengalami kerugian yang lebih besar. 

Sumber: rmol