"Bahkan bila perlu dibuat dirjen khusus penindakan illegal mining di Kementerian ESDM. Agar kegiatan pengawasan dan penindakan dapat dilaksanakan lebih intens," tegasnya.
"Sekarang ini baru ditetapkan Irjen Kementerian ESDM merangkap sebagai PLT Dirjen Minerba. Namun kita belum tahu kinerjanya. Komisi VII sendiri minta dibentuk dirjen Gakkum, yang dapat menuntaskan soal ini," terang Mulyanto.
Mulyanto menambahkan kegiatan ilegal mining harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Karena dampaknya bukan hanya terhadap hilangnya pendapatan negara tapi juga berdampak pada kelestarian lingkungan.
Karena itu dia berharap Jokowi segera bertindak agar negara tidak mengalami kerugian yang lebih besar.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur