Ratusan ribu penerima bansos salah sasaran tersebut lalu disandingkan dengan data di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya, terungkap ada sekira 23.000 ASN yang terdata sebagai penerima bansos.
"Kita padankan data dengan BKN, mau lihat siapa yang terindikasi ASN. Ternyata kita temukan sekitar 23 ribu itu memiliki pekerjaan sebagai ASN," beber Pahala.
Tak sampai disitu, KPK juga menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat data penerima bansos salah sasaran tersebut. Dari hasil penghitungan sementara, potensi kerugian keuangan negara akibat penerima bansos salah sasaran tersebut mencapai Rp523 miliar setiap bulannya.
"Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat. Tapi khusus untuk ASN dan yang penerima upah itu, kita estimasi Rp140 miliar per bulan itu sebenarnya kita nggak tepat kasihnya," kata Pahala.
Atas dasar itu, KPK dan Kemensos bekerja sama untuk memperbaiki data penerima bansos salah sasaran tersebut. "Tapi yang ini orang miskin nggak dapat, orang kaya malah dapat. Itu aja penyakit bansos," tandas Pahala.
Sumber: okezone
Artikel Terkait
Turis Australia Diperkosa Satpam di Bali: Kronologi Mengerikan di Balik Kamar Mandi Klub Malam
Presiden Prabowo Beri Perintah Rahasia ke Bahlil: Ini Strategi Darurat Minyak Imbas Perang Timur Tengah
Bahlil Larang Panic Buying BBM & LPG: Ini Dampak Perang Iran dan Cara Bijak Hemat Energi
Update Harga BBM Maret 2026 di Jateng: Pertalite Aman, Pertamax Naik Rp 500, Ini Daftar Lengkapnya!