Muhammadiyah Tolak Usul Pajak Judi Online, Minta Pemerintah Tegas Memblokir

Haedar mengatakan judi online seharusnya tak diberi ruang yang leluasa di negara ini.

"Terserahlah kebijakan, kebijakan yang lebih memblokir lebih ya, tidak memberi ruang yang leluasa. Dan bagi umat beragama itu kan masalah khamar, perjudian, perzinaan dan berbagai aspek lainnya itu sesuatu yang sangat mendasar menyangkut agama," kata Haedar.

Pernyataan Menkominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam  rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (4/9), mengungkapkan banyak pihak mengusulkan agar judi online bisa kena pajak. Menurutnya, hanya Indonesia yang tidak melegalkan judi di antara negara-negara ASEAN lainnya.

"Kita satu-satunya negara di ASEAN yang abu-abu, sementara kejahatan tindakan judi online ini lintas batas, transaksional. Kalau kita begini terus, enggak jelas, negara ASEAN lainnya legal, bagaimana yang ada kita rugi," ujar Budi.

"Karena diskusi banyak pihak bilang, ya sudah dipajakin aja, dibuat terang, dipajakin. Kalau enggak, kita kacau. Cuma saya bukan dalam posisi itu," kata Budi yang pernah mewacanakan Wulan Guritno — yang diduga pernah mempromosikan judi online — sebagai duta antijudi online ini.

Sejumlah kalangan mengkritik usulan memajaki judi online. Misalnya, eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti. "Kenapa bukan Casino saja yg dibangun dipajaki, customernya kalangan atas. Judi online yg kena banyak masyarakat kalangan bawah. Membuat kalangan ini menjadi tambah miskin. Kehilangan harta benda yg mereka tidak banyak punya," tulis Susi di akun Twitternya dikutip sesuai aslinya.

Sumber: kumparan