POLHUKAM.ID - Dua ormas besar di Tanah Air, Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah kompak meminta pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Alasannya karena ada konflik lahan dan bentrokan antara warga dengan aparat keamanan.
Permintaan tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah menyebut pencabutan PSN di Pulau Rempang tersebut dilatarbelakangi konflik warga terdampak pembangunan dengan aparat pemerintah yang menyebabkan trauma, bahkan kepada anak-anak di area tersebut.
"Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah Busyro Muqoddas melalui keterangan tertulisnya, Rabu (13/9/2023).
Artikel Terkait
Demo DJP Sumut: Buruh Bongkar Skandal Perusahaan Fiktif & Dugaan Intimidasi Whistleblower Berani Tolak Suap Rp25 M
Brigpol Arya Gugur Ditembak Saat Cegah Curanmor! Rekaman CCTV Ungkap Detik-Detik Mencekam
Jakmania Wajib Baca! Alumni MBFA Bongkar Fakta di Balik Nasib Persija yang Kian Terpinggirkan
Viral! Akun X Jepang Salah Sangka, Rumah Jokowi Dikira Rumah Angker Buat Uji Nyali