Presiden Imbau Seluruh Kementerian/Lembaga Tidak Beli Barang Impor

Hingga saat ini, dunia masih menghadapi situasi dengan ketidakpastian dan terus berupaya memulihkan ekonomi. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli barang impor.

Baca Juga: Jokowi Ajak Rakyat untuk Berhemat, Ada yang Nyindir: Setuju, Ayo Dimulai dari Tunda Pembangunan IKN!

"APBN kita, APBD kita, dan anggaran yang ada di BUMN betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya bisa betul-betul fokus ke titik yang kita tuju karena uangnya besar sekali. APBN kita Rp2.714 triliun, APBD Rp1.197 triliun, plus (anggaran yang ada) BUMN. Seperti yang saya sampaikan di Bali, karena ini uang rakyat, APBN-APBD dan anggaran yang ada di BUMN adalah uang rakyat, ya jangan (untuk) kita belikan barang-barang impor," ujar Presiden Joko Widodo, mengutip siaran resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (27/5/2022).

Presiden secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan tidak membeli barang-barang impor. Selanjutnya, Kepala Negara mendorong agar produk-produk lokal dapat segera masuk pada katalog elektronik lokal yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Yang punya e-katalog lokal baru 46 pemda dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Baru 46 pemda, padahal untuk membangun e-katalog lokal ini syaratnya sudah nggak kayak dulu. Dulu memang rumit, sekarang sangat simpel," tutur Presiden.

Selain itu, Presiden juga mendorong peningkatan kualitas dari produk-produk dalam negeri agar segera masuk ke dalam e-katalog lokal dan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah.