Indonesia Memang Perlu Bangun Konsensus di G20

Sebagai pemegang Presidensi 2022,  Indonesia harus meningkatkan soliditas negara-negara dalam forum tersebut supaya berkomitmen menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi dan politik.

"Presidensi Indonesia sangat terdampak dengan konflik Russia-Ukraina. Namun isu-isu dalam G20 masih relevan untuk dibahas dan dicari solusinya secara bersama," kata Analis Politik Internasional dan Resolusi Konflik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth saat dihubungi, Kamis (26/5).

Ia mengatakan, 20 negara dalam group tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika seluruhnya bekerja sama akan sangat berpengaruh terhadap dunia.

"Setiap negara memiliki kemampuan berbeda yang perlu kerja sama untuk saling melengkapi," jelasnya.

Meskipun G20 tidak memiliki ikatan secara hukum atau non-legally binding, lanjut dia, tetapi dapat bekerja bersama-sama dengan didasarkan pada komitmen atau konsensus bersama. Untuk itu, Indonesia mesti mendorong lahirnya sebuah konsensus untuk G20 memulihkan atas dampak pandemi covid-19 dan menyudahi konflik Rusia-Ukraina.

"G20 di bawah Presidensi Indonesia perlu merancang tata kelola ekononomi global yang adil dan merata. Sehingga no one left behind dalam hal keuntungan ekonomi sesuai dengan potensi dan kemampuan ekonomi setiap negara," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa negara-negara G20 harus solid untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia.

“Selama krisis keuangan global 2008, G20 lah yang mencegah ekonomi dunia jatuh lebih dalam ke jurang depresi," kata Menko Airlangga saat menyampaikan sambutan di Paviliun Indonesia pada perhelatan World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss.

Negara-negara yang membentuk G20, lanjutnya, terdiri dari dua pertiga dari populasi dunia, 85% dari PDB dunia, 75% dari perdagangan dunia, dan 80% dari investasi global.

“Keputusan yang dicapai di G20 akan memperbaiki banyak hal di dunia ini,” ujarnya.