"Karena itu PKS mengoreksi bahkan dengan tegas menolak sejumlah rancangan undang-undang sektor ekonomi yang bercorak liberil-kapitalistik. PKS juga menolak RUU dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada oligarki daripada keadilan sosial. Diantaranya seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, UU HKPD dll," terangnya.
PKS, kata Jazuli, juga menolak penghapusan subsidi dan pelepasan harga-harga kebutuhan pokok seperti TDL, BBM, sembako dll, pada mekanisme pasar tanpa ada intervensi untuk menjaga daya beli rakyat miskin.
"Itu semua kita lakukan untuk menjaga ideologi Pancasila tetap hidup dan dipedomani dalam kebijakan negara sebagai working ideology," pungkas Jazuli.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
SBY Buka Suara: Mampukah Trump & Khamenei Cegah Perang AS-Iran di 2026?
Fara UIN Suska Riau & Drama Selingkuh: Fakta Mengejutkan di Balik Kasus Kekerasan yang Viral
Video Viral Mahasiswi UIN Suska & Pelaku Bacokan Pekanbaru: Ternyata Sudah Dekat Sejak Lama!
Kritik Mahasiswa vs Program Prabowo: Analisis Strategis KDKMP, Danantara, dan MBG