Emrus kemudian menambahkan, Jokowi dapat menentukan sendiri pilihannya di antara dua kemungkinan tersebut.
Baca Juga: Jaga Pemilu: Pernyataan Jokowi Ancaman Nyata Terhadap Prinsip-prinsip Demokrasi
"Presiden Jokowi tinggal pilih. Apa ia sebagai politisi elektoral yang pragmatis, atau ia sebagai politisi negarawan yang ideologis," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan Jokowi berhak ikut kampanye pada Pemilu 2024 kali ini dengan syarat harus izin ke Presiden dan dilarang memanfaatkan fasilitas negara.
Presiden Jokowi berhak ikut kampanye sesuai norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pasal 299 UU Pemilu mengatur bahwa presiden juga memiliki hak berkampanye. Pasal 281 ayat (1) menyatakan, saat berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara dan harus cuti di luar tanggungan negara. ***
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: mediusnews.com
Artikel Terkait
17 Hari Tanpa Makan: Eksperimen Puasa Air Ekstrem & Perubahan Tubuh yang Mengejutkan!
DPR Bongkar Masalah Serius di Balik Program Makan Gratis: Dapur MBG Ternyata Belum Halal!
Purbaya Ngamuk ke BPJS: Penonaktifan Massal Peserta BPJS Dinilai Konyol dan Rugikan Negara, Ini Dampaknya!
Video Viral Winda Can: Fakta Mengejutkan & Bahaya Link Jebakan yang Harus Diwaspadai