Baca Juga: Kabar Duka, Ayah dari Idol Kpop Minah Girl's Day Meninggal Dunia
“Keluhan yang sering kita temui di lapangan adalah tidak tepat sasaran. Ini harus kita sempurnakan. Perlu perbaikan dan update yang terus menerus terhadap data penerima, tentunya sesuai perundangan yang ada. Prinsipnya adalah transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat. Tak boleh ada korupsi pada hak rakyat kecil seperti ini.” jelasnya.
Strategi kedua, lanjut Budisatrio adalah dengan melakukan kolaborasi dan sinergi antar program kesejahteraan sosial.
“Dibutuhkan penguatan sinergi , bahkan integrasi, antara program kesejahteraan sosial yang saat ini masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, Pemda, dan dunia usaha. Ini bisa kita lakukan dengan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT). Kita juga akan mendorong pemberlakuan Nomor Identitas Tunggal sesuai dengan amanah UU no.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.” Budisatrio Djiwandono.
Baca Juga: Hyunsik BTOB Persiapkan Album Baru, Siap Comeback Solo Tahun Ini
Terakhir, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan perlunya ada usaha untuk mendorong kemandirian masyarakat agar pengentasan kemiskinan dapat berkelanjutan.
“Dalam solusi jangka panjang kita akan dorong kemandirian lewat pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Namun Ini juga terkait ketepatan waktu atau timing pemberian bantuan sosial,'' tegasnya.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: alonesia.com
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur