Saat Soeharto Pilih Potong Gaji Menteri dan Pejabat Untuk Program Makan Gratis

POLHUKAM.ID - Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. 

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Efisiensi dilakukan pemerintah terutama untuk menambah pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 100 triliun. 

Sementara dalam APBN 2025, sudah dianggarkan dana Rp 71 triliun untuk program tersebut.

Prabowo telah meminta agar anggaran MBG pada 2025 ditambah untuk menambah jumlah penerima manfaat, dari 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

Dampaknya semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah diminta menyisir anggaran dengan target akumulasi senilai Rp 306,7 triliun. 

Anggaran yang dipangkas antara lain adalah belanja operasional perkantoran, belanja seremonial, perjalanan dinas, serta dana transfer ke daerah (TKD).

Instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi waktu sampai 14 Februari 2025 untuk menyusun rencana penyisiran belanja di instansi masing-masing.

Potong gaji pejabat era Soeharto untuk makan gratis

Penguasa Orde Baru Soeharto pernah mengeluarkan kebijakan yang hampir serupa dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini.

Saat itu, pemerintah butuh tambahan dana besar untuk membantu program makan gratis untuk masyarakat kurang mampu, terutama pekerja yang terkena PHK akibat krisis moneter pada 1998.

Namun ketimbang melakukan efisiensi dengan memotong anggaran kementerian/lembaga negara dan mengurangi transfer ke daerah sebagaimana yang dilakukan Prabowo, Soeharto saat itu lebih memilih memotong gaji menteri dan pejabat tinggi (eselon).

Mengutip pemberitaan Harian Kompas yang terbit pada 18 Maret 1998 yang dirangkum dalam buku berjudul "Kita Hari Ini 20 Tahun yang Lalu", Menteri Sosial (Mensos) Siti Hardiyanti Rukmana mengatakan pemerintahan Presiden Soeharto butuh tambahan anggaran besar untuk membiayai program makan gratis.

Menurut Tutut, sapaan akrabnya, program itu diberi nama program Kesetiakawanan Sosial, di mana dalam implementasinya, pemerintah memotong gaji bulanan semua menteri dan juga pejabat eselon I untuk disumbangkan untuk pembelian makan gratis.

Tak hanya para menteri dan pejabat eselon, diungkapkan Tutut, gaji yang diterima Presiden Soeharto juga ikut dipotong untuk membiayai program Kesetiakawanan Sosial.

"Bapak Presiden telah bersedia dipotong gaji pokok dan tunjangannya selama satu tahun penuh untuk disumbangkan dalam program ini," ucap Tutut kala itu.

"Menteri menteri pun bersedia dipotong gaji pokoknya selama satu tahun. Sementara pejabat eselon I dipotong sesuai kemampuannya," tambahnya.

Selain memotong gaji para para menteri dan pejabat eselon I, Soeharto juga mencari tambahan pendanaan program Kesetiakawanan Sosial dengan menggalang dana dari para konglomerat.

Tutut menguraikan, semua dana yang terkumpul itu akan dimasukan ke dalam rekening bank.