Menagih Janji Ulah Gibran Rakabuming Raka: 19 Juta Lapangan Kerja Baru

Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam janji Gibran adalah penciptaan 5 juta green jobs. 

Secara konsep, green jobs memang terdengar menarik dan relevan dengan tren global menuju ekonomi berkelanjutan. 

Namun, dalam praktiknya, banyak pekerjaan yang dikategorikan sebagai green jobs tidak selalu layak dari segi kesejahteraan pekerja. 

Banyak di antara pekerjaan ini justru memiliki upah rendah, kondisi kerja yang tidak aman, dan kurangnya perlindungan tenaga kerja.

ILO (International Labour Organization) mencatat bahwa meskipun green jobs berpotensi mengurangi dampak lingkungan, tidak semua pekerjaan yang disebut ramah lingkungan benar-benar memiliki dampak positif. 

Beberapa sektor seperti daur ulang dan energi biomassa masih memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja. 

Tanpa regulasi yang ketat dan pengawasan yang baik, konsep green jobs hanya akan menjadi kedok bagi pekerjaan murah dengan kondisi kerja yang jauh dari ideal.

Cawapres Tidak Boleh Punya Visi Sendiri

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, cawapres sejatinya berperan sebagai pendamping presiden dan menjalankan kebijakan sesuai dengan visi-misi pemerintahan yang lebih luas. 

Janji Gibran untuk membuka 19 juta lapangan kerja seharusnya tidak berdiri sendiri, tetapi harus sejalan dengan kebijakan utama yang diusung Prabowo sebagai presiden. 

Namun, dengan kondisi pemangkasan anggaran yang drastis, janji tersebut tampaknya tidak menjadi prioritas utama pemerintahan baru.

Jika seorang cawapres memiliki visi sendiri tanpa adanya dukungan konkret dari kebijakan nasional, maka janji tersebut hanya akan menjadi sekadar wacana politik tanpa realisasi. 

Dengan demikian, peran Gibran sebagai cawapres harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni apakah janji-janji yang ia lontarkan benar-benar mendapat dukungan kebijakan atau hanya menjadi alat kampanye semata.

Kesimpulan

Janji Gibran untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja, termasuk 5 juta green jobs, tampaknya bertolak belakang dengan realitas yang terjadi di awal pemerintahan Prabowo. 

Pemangkasan APBN sebesar 25 persen dan penghapusan pegawai honorer justru mempersempit peluang kerja, bukan menciptakannya. 

Selain itu, tantangan dalam hilirisasi dan pelaksanaan green jobs juga masih jauh dari kata ideal.

Situasi ini mengingatkan kita bahwa janji kampanye harus selalu dikritisi dan ditagih realisasinya. 

Jika tidak, masyarakat hanya akan menjadi korban dari retorika politik yang tidak membawa perubahan nyata. 

Pemerintahan yang baru harus mempertanggungjawabkan janji-janji yang telah diucapkan, bukan hanya menjadikannya sekadar janji manis saat kampanye. ***

👇👇

Sumber: FusilatNews