Tidak Mau Menipu Rakyat dan Menjadi Bumper Rezim, Mestinya Sri Mulyani Mundur dari Menkeu!

'Tidak Mau Menipu Rakyat dan Menjadi Bumper Rezim, Mestinya Sri Mulyani Mundur dari Menkeu!'

Oleh: Heru Subagia

(Pengamat Politik dan Ekonomi)

Jauh-jauh hari sudah memprediksi akan terjadi kegaduhan dan guncangan dahsyat dari berbagai arah dan langsung menusuk jantung pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Salah satu prahara tersebut adalah mundurnya satu atau lebih menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Gempa politik tersebut dipicu oleh berbagai kompleksitas persilangan kepentingan dan pemahaman baik antar elite partai pendukung dan hubungan vertikal Presiden dengan Menteri-menterinya.

Carut marut ekonomi dan politik mulai terakumulasi dan sekaligus berbenturan di Bulan Maret 2025. 

Masalah paling krusial saat ini adalah ketiadaan uang tunai atau fresh money. Inilah puncak resesi yang kemudian terakumulasi menjadi krisis ekonomi.

Menolak Indonesia Gelap

Selama ini Pemerintah Prabowo-Gibran selalu menolak untuk menerima kritikan dan bahkan masukan bahwa kondisi makro serta mikro ekonomi Indonesia sedang sekarat, nyaris lumpuh. 

Bahkan dikatakan jika benar adanya Indonesia sedang berada dalam fase gelap gulita, secara utuh dan menyeluruh.

Melibatkan semua katagori strata sosial, cakupannya bukan hanya ekonomi namun sudah mencakup wilayah politik, hukum, budaya, dan bahkan kepercayaan.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah sudah hancur total. Masyarakat justru setiap harinya mendapatkan informasi yang terus mendistorsi dan mendegradasi kepercayaan masyarakat. 

Dari berbagai isu mulai pagar laut, oplosan BBM dan terakhir pemalsuan minyak kita.

Inilah potret terbaru dan nyata bahwa pemerintah tidak tegas, tidak punya nyali bagian condong melakukan penipuan berulang-ulang untuk menutupi Dosa-dosa sebelumnya. 

Pada akhirnya secara keseluruhan masyarakat sudah apriori terhadap produk dan kebijakan pemerintah.

Kondisi Indonesia diperparah oleh ketidakpercayaan investor terhadap kinerja dan juga keputusan kebijakan pemerintah. 

Faktanya menunjukkan kebijakan strategis seperti pembentukan Danantara dan Bank Emas justru direspons negatif. 

Bursa saham Indonesia rontok, saham BUMN terjun bebas dan terjadi aliran uang asing keluar Indonesia.

Secara signifikan , buruknya indikator ekonomi Indonesia menjadikan nilai tukar menyentuh pada titik level terendah selama 25 tahun terakhir. Rupiah nyaris terpeleset ke Rp 16.600. Demi menjaga stabilitas moneter, hingga Bank Indonesia harus menggelontorkan cadangan devisa triliunan rupiah untuk menekan laju dollar semakin perkasa.

Pemerintah Bungkam

Faktanya keterpurukan ekonomi masih juga belum diakui oleh Pemerintah Prabowo-Gibran. Sudah jelas di depan mata Indonesia nyata-nyata sudah masuk dalam jurang kehancuran fiskal cdan moneter.

Indikatornya sangat jelas, terjadinya penurunan daya beli masyarakat secara agregat, deflasi 2 bulan berturut-turut di awal tahun 2025, terjadinya pembengkakan defisit anggaran dan kewajiban bayar hutang luar negeri yang akan jatuh tempo.

Indonesia sedang menyimpan bom waktu, kehancuran ekonomi dan akan memperluas vektornya hingga kekawatiran Krisis 1998 bakalan terulang kembali. 

Tanda-tanda Pemerintah untuk transparan dan berani menyatakan kondisi riil yang terjadi justru semakin memperburuk situasi.

Seperti diketahui, Pemerintah belum menyampaikan paparan kinerja APBN bulan Januari 2025. Bungkam seribu bahasa, tak kunjung dilakukan Pemerintah melalui Menteri Ekonomi Sri Mulyani. Semestinys, paparan itu dilakukan pada bulan Februari yang lalu.

Sebagai referensi terakhir Sri Mulyani memaparkan kinerja APBN pada 6 Januari 2025 untuk periode Desember 2024 (kaleidoskop APBN 2024).

Melindungi Rezim

Laporan kinerja APBN atau rilis APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) selama sudah menjadi tradisi disampaikan dua-tiga pekan setelah akhir bulan terkait. 

Dalam eksposur tersebut termuat berbagai isu keuangan negara dan tata kelola beserta hambatan dan tantangannya.

Nota laporan kinerja APBN dibuat oleh Kemenkeu secara bulanan dalam bentuk tertulis. Laporan tersebut disebut ”Buku APBN KiTa”.

Seperti tradisi, dalam setiap konferensi pers APBN KiTa, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan seluruh direktur jenderal Kemenkeu biasanya akan memaparkan perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan negara.

Cakupan isu tersebut mencakup kinerja penerimaan pajak dan non pajak, belanja atau pengeluaran negara, utang pemerintah, hingga merespons berbagai isu ekonomi terkini.

Sepertinya Sri Mulyani sedang berada dalam pertempuran batin dan rasio, sedang berfikir jernih dan rasional serta berfikir sangat keras memaparkan dan menjelaskan kinerjanya APBN selama 2-3 bulan berjalan, antara fakta, realitas dan tantangan beserta hambatan.

Yang lebih mendalam adalah bagaimana Sri Mulyani harus berani jujur untuk menyampaikan kinerjanya dihadapkan masyarakat dan atau juga harus menyatakan kebohongan yang harus ditutupi untuk membela atau melindung majikannya dalam hal ini adalah Presiden Prabowo.

Terpaksa Bersuara

Desakan berbagai pihak dan juga kecurigaan yang terus bergulir akhirnya pemerintah berjanji untuk segera melakukan pelaporan. 

Kementerian Keuangan menjadwalkan konferensi pers untuk mempublikasikan laporan realisasi APBN untuk periode Januari 2025 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.