Tidak Mau Menipu Rakyat dan Menjadi Bumper Rezim, Mestinya Sri Mulyani Mundur dari Menkeu!

Konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) iakan langsung dipimpin langsung oleh Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memaparkan kinerja APBN, Kamis (13/3/2025). Sri Mulyani akan memaparkan sekaligus kinerja APBN Januari dan Februari.

Hal ini diungkapkan Sri Mulyani usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, sore ini, Rabu (12/3/2025).

Pendapatan Negara Tekor

Seperti diketahui jika APBN KiTa merupakan publikasi bulanan mengenai realisasi APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. 

Publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

Fakta menarik adalah ketika Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diketahui belum menerbitkan data kinerja APBN Januari 2025. 

Padahal kunci kondisi ekonomi menyeluruh ada dalam laporan tersebut. Pentingnya laporan keuangan rutin dibutuhkan untuk mengetahui detail dari penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan maupun belanja negara.

Namun demikian, Data pelaporan tersebut seharusnya diterbitkan pada Februari 2025. 

Diprediksi jika pemerintah sangat ketakutan untuk membuka data pelaporan kinerja ekonomi tersebut. 

Sedikit bocoran informasi, jika penerimaan pajak di bulan Januari 2025 jebol dianggka mengerikan.

Dikutip dari berbagai sumber, menyebutkan data penerimaan pajak Januari 2025 anjlok menjadi Rp88,89 triliun atau 41,86% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. 

Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak di bulan yang sama pada tahun lalu atau Januari 2024 senilai Rp152,89 triliun.

Beda Aliran dan Kepentingan

Sebagai jebolan Mantan Ditentukan Bank Dunia, seharusnya kridebilitas dan integritas sekaligus profesionalnya di bidang keuangan sudah tidak diragukan. 

Sri Mulyani adalah Srikandi Indonesia yang telah mengawangi ekonomi Indonesia dari rezim ke rezim yang pernah berkuasa di Indonesia. 

Artinya Sri Mulyani sangat paham teori-teori dan juga praktik kebijakan-kebijakan ekonomi secara komprehensif dan berurutan.

Dengan melihat dinamika dan juga proyeksi ekonomi dan politik yang sedang dilakukan dan dijalankan oleh Prabowo, nampannya terjadi banyak benturan kepentingan dan juga aliran pemahaman ekonomi pembangunan.

Sri Mulyani adalah produk ekonomi kapitalis, kiblat ekonomi adalah ekonomi liberalis sementara Prabowo adalah anak ideologis ekonomi sosialis. Dua aliran paham ekonomi yang berlawanan dan berbenturan. 

Dengan keputusan Indonesia tergabung dengan BRICS semakin menambah tingkat polarisasi perbedaan antara Sri Mulyani anak didik Bank Dunia dan IMF.

Program Warisan

Sri Mulyani selama pemerintah Prabowo harus tunduk dalam peta jalan pembangunan ekonomi yang dipercayai oleh Prabowo. 

Sekali lagi, Sri Mulyani harus memahami kebutuhan infrastruktur politik daripada kebutuhan berdasarkan analisa ekonomi pembangunan.

Program prioritas ekonomi Prabowo sangat besar porsinya untuk penuhi janji politik. Ironisnya, Prabowo wajib meneruskan program kebijakan ekonomi warisan Jokowi yang sangat boros anggaran. 

Rezim ekonomi yang dibangun oleh Prabowo kemungkinan besar berseberangan dengan pemahaman ekonomi liberalis ala Sri Mulyani.

Coretax Gagal

Diketahui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI resmi mengumumkan dan menetapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (Coretax) sebagai sistem perpajakan di Indonesia . Keputusan tersebut diambil sejak awal Januari 2025.

Dalam kurun lebih dari 100 hari kerja, faktanya Sri Mulyani belum tuntas menyiapkan infrastruktur baru sistem perpajakan nasional. 

Melalui Coretax yang konon didanai duit negara Rp 1,3 triliun, seharusnya dapat mulai bekerja menjadi sistem perpajakan yang mudah dan efektif bagi wajib pajak, ternyata Coretax belum dapat dilakukan maksimal.

Akhirnya wajib banyak menghadapi kesulitan akses data untuk melakukan administrasi dan pembayaran pajak ke negara. 

Otomatis pendapat pemerintah di awal Januari dan Februari tertunda atau mengalami keterlambatan parah.

Sri Mulyani Baiknya Mundur

Namun demikian, rupanya Sri Mulyani harus tunduk dan atau menyingkirkan dirinya atau mundur dari rezim yang sedang berjuang untuk Indonesia emas 2045. 

Sri Mulyani harus mengakhiri atau tetap meneruskan langkahnya bersama Presiden Prabowo. Ini adalah pertarungan dan keputusan politik terbesar bagi karir politik Sri Mulyani.

Secara teknis, Sri Mulyani gagal menyediakan infrastruktur perpajakan modern (Coretax), secara ideologis Sri Mulyani berbeda paham pendekatan ekonominya yang akan diterapkan, ekonomi liberalis lawan ekonomi sosialis dan secara politik Sri Mulyani tidak otonom sebagai Menteri Keuangan yang harusnya galak dan mandiri, Sri Mulyani wajib membungkuk oleh begini kepentingan politik dan juga mantan presiden serta oligarki.

Secara menyeluruh disimpulkan jika Sri Mulyani sudah tidak bisa menyimpan berbagai perbedaan paham dan tumpukan beban politik yang harus dijalankan. 

Secara profesional kerja dipastikan Sri Mulyani tidak sempurna dalam bekerja sebagai Menteri Ekonomi. 

Lebih baik mundur daripada harus mempertaruhkan integritas dan kedaulatan serta keberpihakan untuk pengabdian bagi negara dan bangsa. ***