Pengamat: Pemerintahan Dikendalikan TNI & Polri, Bukan Konstitusi!

POLHUKAM.ID - Advokat sekaligus Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR), Ahmad Khozinudin, menyoroti kooptasi kekuasaan yang semakin memanfaatkan Polri dan TNI dalam pemerintahan. 

Menurutnya, fenomena ini telah berlangsung lama dan semakin mengkhawatirkan dengan adanya perubahan regulasi yang memperluas peran aparat keamanan di sektor sipil.

“Masuknya sejumlah pejabat Polri ke berbagai kementerian dan lembaga telah menjadikan pemerintahan lebih dikendalikan oleh kepentingan Polri, bukan oleh konstitusi,” ujar Ahmad Khozinudin kepada JakartaSatu, Sabtu (22/3/2025).

Ia menilai, model pengelolaan negara saat ini semakin mengarah pada sistem instruksi dan ancaman.

“Jika kehendak oligarki tidak dijalankan, maka Polri menjadi instrumen pengancaman, bertindak layaknya Satpam Oligarki,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ahmad menyoroti langkah TNI yang mengikuti jejak Polri dalam memperluas perannya di sektor sipil.