Menteri Basuki mengatakan lima prioritas program kerja tersebut didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang bertemakan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa kegiatan pembangunan termasuk Program Prioritas Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, sehingga prioritas program tahun 2023 diutamakan pada 5 hal yaitu multi years contracts, pembayaran hutang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, serta tetap mempertahankan program pola padat karya," kata Menteri Basuki dalam keterangannya, Kamis (9/6/2022).
Pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2023 ditetapkan sebesar Rp98,21 triliun. Rincian rencana kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp35,89 triliun antara lain lanjutan pembangunan 23 bendungan, pembangunan 6.900 Ha irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 98.700 Ha irigasi, pembangunan 41 km pengendali banjir, pembangunan 3 unit pengendali sedimen/lahar gunung berapi, pembangunan 25 km pengaman pantai, dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik.
Basuki menjelaskan kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp40,25 triliun antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km, pembangunan jalan nasional sepanjang 303,6 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 1.100 meter.
Kemudian, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 125,8 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, revitalisasi drainase dan jembatan gantung, serta padat karya,
Selanjutnya di bidang permukiman sebesar Rp14,25 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.105 liter/detik, optimalisasi SPAM sebanyak 4.870 SR, SPAM Berbasis Masyarakat sebanyak 276.600 SR, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 23.656 KK, Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 71.750 KK.
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur