Membaca Kasus Ijazah Jokowi Itu: Ujian Bagi Hukum & Integritas Bangsa

Membaca Kasus Ijazah Jokowi Itu: 'Ujian Bagi Hukum & Integritas Bangsa'

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Dalam benak rakyat yang telah lama dibenturkan dengan sandiwara keadilan dan hukum di negeri ini, kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo bukanlah sekadar soal dokumen akademik. 

Ia adalah pertanyaan besar yang menggema dari lorong-lorong kesadaran publik: masih adakah keadilan yang jujur di republik ini? 

Atau telahkah semuanya larut dalam kubangan kuasa yang menistakan akal sehat?

Di negeri yang katanya berdiri di atas hukum, maka kecurigaan terhadap keaslian ijazah seorang kepala negara — siapa pun dia — seharusnya disambut dengan penyelidikan yang terbuka, jujur, dan tanpa keberpihakan. 

Rakyat tidak ingin penguasa yang dipuja dengan baliho raksasa, tetapi rapuh di hadapan pertanyaan dasar tentang kredibilitas pendidikannya. 

Apalagi bila persoalan ini sudah masuk ranah pengadilan, maka harapan rakyat hanya satu: penegakan hukum yang adil, jujur, dan tidak pandang bulu.

Kalau benar ada pemalsuan, maka si pemalsu harus diseret ke meja hijau, dan siapa pun yang terlibat — dari pejabat rektorat hingga pihak-pihak yang mencoba menutup-nutupi — harus ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Negara ini tidak boleh terus-menerus memberi ruang aman bagi para pendusta, apalagi bila dusta itu digunakan untuk meraih tampuk kekuasaan tertinggi.

“Tanpa kejujuran, negara hanya akan menjadi ladang bagi para pencari kuasa dan penguasa culas,” begitu kata Mohammad Hatta, sang proklamator yang menolak kekuasaan absolut dan membela nilai-nilai etik.

Namun sayangnya, dalam kasus ini seperti halnya banyak kasus lain yang menyangkut orang-orang besar, rakyat hanya dijejali dalih prosedural, pengalihan isu, dan sikap defensif dari para pembela kekuasaan. Ada upaya mengaburkan esensi perkara. 

Ada pula mereka yang justru menyerang balik para penggugat sebagai penyebar kebencian. Padahal yang dituntut rakyat bukanlah provokasi, melainkan transparansi.

Di sini kita masuk pada wilayah yang lebih dalam: integritas seorang pemimpin. 

Apa artinya pemimpin jika persoalan paling mendasar seperti kejujuran dalam latar belakang pendidikan saja tidak dapat dijawab dengan terang-benderang? 

Integritas bukan hanya tentang bersih dari korupsi, tapi juga tentang kejujuran di masa lalu, tentang konsistensi moral, dan tentang kesiapan menghadapi kebenaran — betapa pun menyakitkannya.

Kalau untuk soal ijazah saja negara gagap membuktikan kebenaran, bagaimana mungkin rakyat percaya kasus-kasus yang lebih besar akan diusut dengan benar?