Membaca Kasus Ijazah Jokowi Itu: Ujian Bagi Hukum & Integritas Bangsa

“Pemimpin itu tidak hanya harus bersih, tapi juga terlihat bersih,” kata Mahfud MD, yang pernah menjabat Menko Polhukam dan Ketua MK. 

Tapi, di hadapan kasus seperti ini, ucapan itu seperti menampar wajah hukum kita yang semakin kusam.

Kita bicara tentang KKN keluarga Jokowi. Rakyat tidak buta. Mereka menyaksikan bagaimana anak-anak dan menantu Presiden menapaki karier politik dengan kecepatan kilat, melampaui norma dan nalar demokrasi. Ada anak yang langsung jadi wakil presiden. 

Ada yang menjadi ketua partai tanpa pengalaman politik. Ada pula yang hendak didorong menjadi gubernur, semua seolah dihamparkan karpet merah oleh kekuasaan. 

Ini bukan sekadar perbincangan publik; ini soal rasa keadilan sosial yang tercabik-cabik.

“Ini bukan meritokrasi. Ini nepotisme berbalut demokrasi,” ujar Rocky Gerung, filsuf publik yang konsisten menggugat kekuasaan dengan nalar tajam. 

Ia menambahkan, “Ketika demokrasi hanya dijalankan sebagai formalitas lima tahunan, maka yang berkuasa bukan lagi rakyat, melainkan keluarga elite.”

Dan jika semua itu dibiarkan, tanpa ada institusi yang berani mengoreksi, maka kita sedang menyaksikan pembusukan demokrasi secara sistematis. 

Kita sedang membiarkan lahirnya dinasti dalam balutan demokrasi semu. Kita sedang menyuburkan apa yang pernah kita lawan dulu: nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

Rakyat bertanya: di mana hukum yang katanya panglima tertinggi? 

Mengapa yang diperiksa dan dipenjara hanya mereka yang lemah, sementara yang kuat malah terus mengangkangi negara dengan gaya patriarki kekuasaan? Apakah republik ini hanya panggung sandiwara besar, di mana rakyat adalah penonton yang dibodohi saban hari?

Kasus ijazah Jokowi ini mungkin terlihat kecil di mata sebagian elit, tapi bagi rakyat, ini adalah simbol dari kerapuhan kejujuran nasional. 

Ia adalah ujian, apakah negara ini masih punya nurani untuk menegakkan kebenaran, atau sudah tenggelam dalam lumpur kekuasaan yang busuk.

Dan kalau ujian sekecil ini pun gagal dijawab dengan adil, maka jangan harap kasus-kasus besar seperti KKN keluarga presiden akan pernah tersentuh hukum.

Rakyat tak butuh pemimpin yang pandai pidato atau gemar pencitraan. Yang dibutuhkan hanyalah satu: pemimpin yang jujur dan siap diperiksa.

***

Sumber: FusilatNews