Desak Gibran Segera Dimakzulkan, Try Sutrisno: Kalau Tak Dibereskan, Negara Ini Bisa Rusak!

Namun, ia menekankan bahwa Presiden tidak dapat serta merta mengambil tindakan karena persoalan ini berada di luar kewenangan langsungnya.

“Presiden tidak bisa mengintervensi persoalan yang bukan menjadi domainnya. Tuntutan ini bukan soal yang bisa diselesaikan begitu saja oleh presiden,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 24 April 2025.

Pernyataan Wiranto menegaskan bahwa meskipun Prabowo mendengar suara para purnawirawan, keputusan untuk mencopot Gibran bukan merupakan kewenangan langsung presiden, melainkan tergantung pada proses politik dan hukum yang lebih kompleks.

Ketegangan Politik dan Potensi Perubahan

Situasi ini menambah ketegangan politik dalam koalisi pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Di satu sisi, ada kelompok yang tetap mendukung Gibran sebagai bagian dari pemerintahan, sementara di sisi lain, banyak pihak yang mempertanyakan apakah ia benar-benar memenuhi syarat untuk menjabat.

Purnawirawan TNI, yang sebagian besar berasal dari latar belakang militer, menunjukkan solidaritas untuk menggugat keputusan yang mereka anggap merugikan negara. 

Mereka khawatir bahwa jika persoalan ini tidak segera ditangani, maka akan semakin banyak ketidakpuasan di kalangan masyarakat, baik dari kalangan militer maupun masyarakat sipil.

Dilema Konstitusional dan Masa Depan Politik Indonesia

Perdebatan mengenai pencopotan Gibran membuka diskusi lebih luas mengenai kualitas demokrasi di Indonesia, termasuk soal bagaimana posisi purnawirawan TNI dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan. 

Sementara beberapa pihak menyambut baik keterlibatan purnawirawan dalam menilai jalannya pemerintahan, ada pula yang menganggap hal ini sebagai langkah yang dapat merusak stabilitas politik.

Penting untuk melihat isu ini dari sisi hukum dan konstitusional. Para ahli hukum tata negara menilai bahwa meskipun ada ruang untuk kritik terhadap pemilihan Gibran, proses pemakzulan atau perubahan struktur pemerintahan harus melalui mekanisme yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. 

Namun, jika terus dibiarkan tanpa solusi, ketidakpuasan yang muncul bisa berakibat panjang bagi stabilitas politik di Indonesia.

Kesimpulan: Pengaruh Purnawirawan dalam Politik Nasional

Dukungan Try Sutrisno terhadap desakan pencopotan Gibran menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan satu individu, tetapi sebuah isu politik yang memiliki dampak luas terhadap masa depan Indonesia. 

Jika tuntutan ini semakin meluas, baik di kalangan purnawirawan maupun masyarakat, maka pemerintahan harus segera mengambil langkah strategis untuk menanggapi situasi yang berkembang.

Isu ini menjadi indikator penting bagi Indonesia dalam melihat bagaimana demokrasi dan legitimasi politik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Ketegangan politik yang muncul dapat menjadi titik balik dalam mempengaruhi arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depannya.

Sumber: Tempo