POLHUKAM.ID - Belum tuntas persoalan tambang nikel di Papua, kini Geng Solo "berkolaborasi" memindahkan daerah di Aceh Singkil, menjadi bagian wilayah Sumut.
Melalui Kepmendagri No. 300.2.2-2138/2025, keempat pulau yang sebelumnya berada di bawah Kabupaten Aceh Singkil, kini masuk ke Tapanuli Tengah, Sumut.
Demikian twet akun X Monica, dikutip pada Selasa (10/6). Tak pelak, publik Aceh bereaksi keras.
Dan ternyata keempat pulau ini mengandung kekayaan luar biasa
Hal ini disebut Bupati Tapanuli Tengah, bahwa 4 Pulau bekas Singkil tersimpan cadangan migas.
Empat pulau milik Aceh yang kini menjadi wilayah Tapanuli Tengah, ternyata menyimpan cadangan migas.
Pulau-pulau tersebut yaitu Pulau Lipan, Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil.
Sementara akun X Bobby Kertanegara mentwet, secara defacto, sebelum Indonesia ada 4 Pulau Acheh Singkil yang dirampok Tito Karnavian dan Bobby Nasution, telah tertera Peta karya Hermann von Rosenberg, (1817-1888) "Kaart van het District Singkel en de Landschappen liggende langs de Simpang-Kanan".
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu, seperti dikutip wartawan, mengatakan keempat pulau bekas wilayah Singkil tersebut merupakan kawasan eksotis yang menyimpan keindahan alam dan cadangan migas.
Pemeritah Tapanuli Tengah sesegera mungkin akan melakukan kajian potensi.
Selama ini, empat pulau itu hanya menjadi lokasi persinggahan nelayan dari Tapanuli Tengah dan Singkil.
Dia juga menekankan, selama ini tidak ada warga yang bermukim di sana. Pulau-pulau itu hanya dijadikan sebagai tempat singgah.
Pihak Tapanuli Tengah menaruh perhatian besar terhadap keempat pulau tersebut.
Sebab secara administrasi sesuai dengan Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025, keempat pulau tersebut telah menjadi milik Sumatera Utara.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut positif wacana kerja sama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh dalam mengelola potensi minyak dan gas di wilayah perbatasan kedua provinsi tersebut.
Tito mengatakan inisiatif seperti ini sejalan dengan pendekatan pemerintah pusat yang mengedepankan penyelesaian batas wilayah berbasis kesepakatan daerah.
Artikel Terkait
17 Hari Tanpa Makan: Eksperimen Puasa Air Ekstrem & Perubahan Tubuh yang Mengejutkan!
DPR Bongkar Masalah Serius di Balik Program Makan Gratis: Dapur MBG Ternyata Belum Halal!
Purbaya Ngamuk ke BPJS: Penonaktifan Massal Peserta BPJS Dinilai Konyol dan Rugikan Negara, Ini Dampaknya!
Video Viral Winda Can: Fakta Mengejutkan & Bahaya Link Jebakan yang Harus Diwaspadai