Forum Purnawirawan Mau Duduki MPR Desak Pemakzulan Gibran, Silfester Matutina Geram: Kumpulan Manusia Konyol!

POLHUKAM.ID - Ketua Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina menyebut Forum Purnawirawan sebagai 'manusia konyol' lantaran mau menduduki MPR demi mendesak pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Silfester di program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Kamis (3/7/2025).

Menurut Silfester, para pensiunan TNI hanya mau memnangkan egonya saja, sebab tak terima Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024.

Ia menganggap  Forum Purnawirawan adalah bagian dari paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Ini kan manusia-manusia konyol ya yang saya lihat. Mereka hanya mau egoismenya sendiri gitu lho."

"Jadi dalam hal ini kalau (surat usulan pemakzulan Gibran) belum direspons ataupun direspons (DPR), apapun mereka akan tetap duduki DPR MPR itu. Itu kan keinginan mereka."

"Mereka pada dasarnya tidak rela ya Prabowo-Gibran ini berkuasa."

"Mereka memang orang-orang yang kemarin, pertama, kalah, kedua, setelah Pilpres, mereka mendemo KPU," kata Silfester.

Silfester pun menganggap sebaiknya upaya pemakzulan Gibran dihentikan karena tak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Kalau kami ya setop saja, karena tidak memiliki dasar dan fakta-fakta hukum yang jelas. Kalau mau lagi, kita bertempur di 2029," jelasnya.

Forum Purnawirawan Mau Duduki MPR

Sebelumnya diberitakan, Forum Purnawirawan TNI ngegas usai surat usulan pemakzulan Gibran tak cepat direspons DPR.

Para pensiunan prajurit TNI itu telah mengirim surat usulan pemakzulan pada 26 Mei 2025.

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto menjadi penandatanganannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat itu.

Namun, pada paripurna ke-20 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025), tak ada pembahasan soal usulan pemakzulan Gibran.

Slamet Soebijanto menyebut aspirasi para purnawirawan telah diabaikan dan mengancam akan menduduki MPR.

"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan," kata Slamet, dalam konferensi pers bersama forum purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

Slamet kemudian menyinggung kondisi bangsa yang akan berada di ujung tanduk apabila masih dipimpin oleh Wapres Gibran.

Dia mendesak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak menyelamatkan negara.

"Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini," ujar Slamet.

Ia mengungkapkan kekecewaan lantaran surat-surat yang mereka layangkan ke DPR tidak mendapat tanggapan. 

Karena tak ada respons, ia bahkan menyebut DPR tidak sopan memperlakukan purnawirawan TNI.

"Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab," ujar Slamet.

"Oleh karena itu, kita enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau enggak mau harus gitu," tambah dia.

Eks Wakil Gubernur Lemhannas itu menekankan pentingnya persatuan antara purnawirawan prajurit TNI dan masyarakat umum.

Ia menyerukan kepada hadirin untuk berjuang bersama demi bangsa. Seruan tersebut disambut dengan antusias oleh peserta yang menyatakan kesiapan mereka untuk berjuang.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Ikrar Kebangsaan yang dibacakan bersama-sama.

Ikrar tersebut mengulang kembali lima sila dalam Pancasila, menandakan komitmen terhadap nilai-nilai dasar negara.

Adapun forum purnawirawan TNI yang hadir dalam konferensi pers ini antara lain, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko.

Pada forum yang sama, Eks Wakil Panglima TNI, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, menegaskan, pemakzulan Gibran merupakan langkah mendesak demi keberlangsungan bangsa.

Ia khawatir dengan potensi kepemimpinan Gibran jika Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap. 

"Enggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena (kalau) lama terlambat akan enggak ada gunanya lagi," kata Fachrul Razi.

Fachrul Razi menegaskan, syarat pemakzulan Gibran telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7A. 

Menurut dia, Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

"Bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 45," jelas mantan Menteri Agama (Menag) itu.

Fachrul Razi berharap DPR tidak menunda-nunda proses penyelidikan. 

Ia khawatir akan dampak negatif terhadap citra Indonesia di mata internasional jika situasi ini terus berlarut-larut.

"Kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini. Nanti jadi bahan ketawaan negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP, yang enggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia enggak pernah baca-baca, enggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mungkin budayanya budaya main game," pungkas Fachrul.

Sumber: Tribun