Energi bangsa berisiko terkuras habis hanya untuk mengurusi drama politik yang seolah tiada akhir.
"Bahwa ini penting sih oke, tapi jangan sampai energi kita kan habis untuk urusan kayak gini-gini misalnya. Itulah yang saya sebutkan, kenapa sebenarnya untuk hal-hal yang semacam ini, saya tidak terlampau ekspos ya untuk berkomentar terlampau jauh, karena ini adalah pertarungan politik yang bukan hanya terjadi hari ini, ini bisa panjang ini. Bahkan bisa melampaui 2029, bisa 2035, 34 sekian lah macam-macam," ungkapnya.
Di sinilah letak kekhawatiran utamanya.
Ketika para elite sibuk saling serang dan membangun narasi, agenda-agenda krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak berpotensi terabaikan.
Adi menegaskan, persoalan ekonomi, kemiskinan, dan kesejahteraan seharusnya menjadi prioritas utama yang dikawal bersama.
Jangan sampai hiruk pikuk politik soal ijazah dan tudingan "downgrade" membuat pemerintah dan publik lengah terhadap tantangan ekonomi yang nyata di depan mata.
Menurut Adi, bahkan jika kasus ini dibawa ke ranah hukum, tidak ada jaminan akan memuaskan semua pihak dan mengakhiri polemik.
"Proses hukum yang saat ini sedang terjadi, itu pun juga enggak ada jaminan akan dipercaya 100 persen. Pengadilannya pun juga akan ditanyakan, benar apa enggak nih, gitu kan," jelasnya.
Pada akhirnya, pernyataan Jokowi soal "agenda besar" memang berhasil mengalihkan fokus dan menaikkan kembali tensi politik.
Namun, bagi masyarakat luas, pertanyaannya tetap sama di tengah pertarungan para raksasa politik ini, siapa yang akan memastikan bahwa agenda untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan ekonomi Indonesia tetap berjalan di jalurnya?
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Mendesak Evaluasi! Menteri Hukum Supratman Kini Jadi Sorotan
Waspada! Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi Bisa Jadi Beban Berat Pemerintah
Menhut Raja Juli Tantang Jokowi Soal Ijazah Asli Saat Pidato di UGM, Begini Faktanya
Jokowi Dinilai Belum Siap Lepas Jabatan, Benarkah Jadi Mantan Presiden Terberat?